Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014Selain itu, Simons juga membagi hukum pidana dalam arti luasyaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Ia mengatakanbahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk danuraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapatdipidananya seseorang, penunjukan orang yang dapat dipidana danketentuan tentang pidananya, serta siapa dan bagaimana orang itu dapatdipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons, yaitumengatur tentang bagaimana cara negara dengan perantara parapejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.Perbedaannya dengan rumusan Van Bemmelen, ialah VanBemmelen merinci tahap-tahap hukum acara pidana itu yang dimulaidengan mencari kebenaran dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana dantindakan tata terbit. Definisi tentang hukum materiil dirumuskan jugaoleh Pompe, yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkatyaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkanperbuatan-perbuatan mana yang seharusnya terdapat.Hazewinkel-Suringan menyatakan bahwa ius poenale (hukumpidana materiil) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandunglarangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnyadiancam dengan pidana (sanksi hukum). Jika kita membagi hukum itumenjadi hukum publik dan hukum privat, maka hukum pidana menjadihukum publik. Hal ini baru berlaku dewasa ini, dahulu Eropa danIndonesia tidak memisahkan hukum publik dan hukum privat. 2Lambat laun muncul pengertian hukum publik yang jugatermasuk di dalamnya hukum pidana dimana yang utama ialahkepentingan umum. Bukanlah orang seorang yang bertindak jika terjadipelanggaran hukum, tetapi alat-alatnya. Apabila kepentingan umumberhadapan dengan kepentingan pribadi, maka kepentingan umum haruslebih diutamakan. Pada hukum pidana formil (hukum acara pidana)corak hukum publiknya lebih nyata lagi daripada hukum pidana materiilkarena jika terjadi pelanggaran hukum pidana yang bertindak menyidikdan menuntut ialah alat negara (polisi dan jaksa). Namun terdapatbeberapa pengecualian, misalnya dalam delik aduan, alat negara hanyabertindak jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.Simons berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukumpublik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat ataunegara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat serta hanyaditerapkan jika masyarakat itu sungguh-sungguh memerlukannya.Selanjutnya Van Bemmelan mengajukan pendapat bahwahukum pidana itu merupakan ultimum remedium (obat terakhir). 32 Ibid, hlm. 4.3 Soenarto Soerodibroto, KUHP DAN KUHAP, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 169.55