Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014EFISIENSI PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN KORBANPEMERKOSAAN DALAM KONTEKS PEMBERLAKUANSYARI’AT ISLAM DI ACEHOleh: Fakultas Hukum Universitas Syiah KualaAbstrakDalam pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual,Aceh masih harus mencari bentuk idealnya. Selain penanganan secaraholistik yang harus dilakukan, efisiensi adalah hal terpenting yangharus pula diperhatikan. Penanganan korban kekerasan seksualterkhusus pada kasus perkosaan harus ditangani dengan baik mulaidari penyediaan pelayanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi,bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial. Proses penanganan yangdemikian haruslah terkelola dengan baik sehingga efisiensipenanganan korban kekerasan dapat tercapai. Ketersediaan saranadan prasarana seperti ketersediaan rumah aman, pelayanan kesehatanyang baik dan mampu tata laksana, hingga ketersediaan petugas teknisyang berperspektif korban yang cukup adalah pokok perhatian yangmestinya diperhatikan oleh Pemerintah Aceh. Selain itu, komunikasilintas instansi yang telah dilakukan sejak 2010 silam melaluiMemorandum of Understanding (MoU) 23 instansi perlu dievaluasiagar tujuan diperuntukannya MoU tersebut mendekati sempurna.Permasalahan Aceh masih berada pada tataran efisiensi dalampenanganan korban, dari total jumlah instansi terkait penanganankorban kekerasan seksual masih berada terpusat pada salah satukomponen saja dan instansi pemerintah di kota dan provinsi masihdirasa tidak cukup baik dalam pelaksanaannya, sehingga Badan/PPyang ada di Aceh lebih memilih untuk berkoordinasi dengan instansivertikal seperti kepolisan. Arah kebijakan ini yang haruslah dievaluasiagar korban kekerasan seksual dapat terpenuhi haknya. Terlebih, Acehadalah entitas politik otonom yang menjalankan Syari‟at Islam.A. Latar BelakangPergerakan masyarakat di Aceh sangatlah dinamis. Banyak halmenarik yang dapat ditemui di Aceh. Selain cerita sejarahnya, peraturandaerah yang dikenal sebagai Qanun pun terbilang unik. Aceh adalahdaerah yang menerapkan Syariat Islam yang dipadupadankan denganpelaksanaan hukum adat. Pelaksanaan hukum semacam ini pun telahdiakui eksistensinya sampai pada pelosok-pelosok desa (gampong) yangada di Aceh. Proses pemberlakuan Syariat Islam di Aceh didasari olehUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus,161