Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014e. Korban hendaknya diberitahu peran mereka dalam prosedurresmi, lingkup, penentuan waktu, dan kemajuan proses sertapenempatan kasus mereka;f. Korban hendaknya diperkenankan menyampaikan pandangandan perasaannya mengenai segala hal berkaitan kerugianterhadap kepentingan pribadi mereka;g. Korban hendaknya memperoleh semua upaya pendampinganhukum, material, medis, psikologis, dan pendampingan sosialdan diberi tahu ketersediannya;h. Korban hendaknya tidak mendapat penanganan kasus secaraminimal;i. Privasi dan keselamatan korban hendaknya dilindungi;j. Hendaknya dihindari penundaan penanganan kasus korban;k. Jika memungkinkan, para pelanggar hendaknya memperolehpemulihan;l. Pemerintah hendaknya melakukan pemulihan jika pejabatpublik keliru;m. Ganti rugi finansial hendaknya ditanggung oleh pihakpelanggar atau, jika tidak mungkin, oleh negara; dann. Polisi hendaknya terlatih dalam memenuhi kebutuhan korban,dan hendaknya disediakan panduan guna menjamin bantuanyang tepat dan segera.3) Adanya rekomendasi untuk dapat dilayani secara baik oleh instansipelayanan yang tepat.Korban seksual harus direkomendasikan secara cepat ke instansipelayanan yang tepat. Peran negara, melalui kementerian yangterkait, harus membantu instansi penegakan hukum, instansipelayanan sosial, badan administratif yang terkait, dan organisasimasyarakat dalam membangun suatu mekanisme perlindungan yangbaik. Termasuk adanya kerja sama antar instansi (penegak hukumdan jasa pelayanan sosial).4) Secara khusus hakim dapat memutus juga terkait rekomendasipenanganan korban kekerasan seksual kepada instansi yang tepatberdasarkan kebutuhan korban yang terlihat selama prosespersidangan.5) Membuat peraturan perundang-undangan baru terkait kejahatanseksual sebagai lex specialis.6) Membentuk kebijakan-kebijakan dalam mengatasi tindak kekerasanseksual yakni perintah perlindungan dari hakim.7) Revisi terkait kebijakan memberi ganti rugi kepada korban.Pasal 99 KUHAP bahwa korban hanya berhak mendapatkan gantirugi sebanyak biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dalamtindak pidana tersebut. Pasal 99 belum memungkinkan korbanuntuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian fisik (ekonomi dan157