Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014kabupaten/kota.9.4. Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadapdokter forensik untuk mendapatkan visum etrepertum yang digunakan sebagai alat bukti yangvalid.9.5.1. Kesulitan masyarakat untuk menerima kembalikorban kekerasan seksual karena dianggapsebagai aib dalam komunitasnya.9.5.2. Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadapdokter forensik untuk mendapatkan visum etrepertum yang digunakan sebagai alat bukti yangvalid.9.6. Kurangnya informasi dari aparat penegak hukumkepada korban kekerasan seksual mengenaikeberadaan lembaga yang bergerak dibidangpemulihan korban kekerasan seksual.kasus yang ada diprovinsitersebut.9.3.2. Setiap provinsi harusmempunyai data yangvalid mengenai jumlahkasus kekerasan seksual.9.5. Asistensi pemerintah dalampeningkatan partisipasimasyarakat dalamreintegrasi korbankekerasan seksual.9.6. Dalam proses peradilanpenanganan kasuskekerasan seksual,aparatpenegak hukum harusmenjamin bahwa korbanmengetahui keberadaanlembaga yang bergerakdalam bidang pemulihankorban kekerasanseksual.179