Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014proses peradilan berlangsung, saksi korban berhak didampingi olehpendamping.KOMISI 3PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN Poin 9.1 Pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yangmenitikberatkan pada aspek seksualitas oleh pers.Rekomendasi 9.1 Merekomendasikan Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi dengan organisasipers, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia,Dewan Pers, dan pihak terkait untuk memberikan edukasi tentangpemberitaan kekerasan seksual yang berperspektif korban.Permasalahan pertama terletak pada pemberitaan tentang kasuskekerasan seksual yang menitikberatkan pada aspek seksualitas oleh parapers. Dalam hal ini direkomendasikan kepada Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi dengan organisasipers, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia,Dewan Pers, dan pihak terkait untuk memberikan edukasi tentangpemberitaan kekerasan seksual yang berperspektif korban.Poin 9.2 Tidak sesuainya penanganan kasus kekerasan seksual yangdilakukan oleh aparat penegak hukum dengan SOP tentang penanganankorban kekerasan seksual yang telah diatur dalam Peraturan MenteriPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010.Rekomendasi 9.2 Melakukan sosialisasi kembali terhadap PeraturanMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun2010 kepada aparat hukum untuk melaksanakan SOP yang terkandungdalam aturan tersebut.Permasalahan berikutnya adalah tidak sesuainya penanganan kasuskekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan SOPtentang penanganan korban kekerasan seksual yang telah diatur dalamPeraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakNomor 1 Tahun 2010. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi kembaliterhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Nomor 1 Tahun 2010 kepada aparat hukum untuk melaksanakan SOPyang terkandung dalam aturan tersebut. Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkanPeraturan Menteri Negara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang StandardPelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan AnakKorban Kekerasan yang dimaksudkan untuk menjadi standar atau punpanduan dalam menyelenggarakan layanan perlindungan terhadapperempuan dan anak korban kekerasan seksual. Menurut Permenneg205