14.07.2015 Views

Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Simposium</strong> <strong>Hukum</strong> <strong>Nasional</strong> <strong>2014</strong>Dalam hal ini kita menyadari bersama bahwa KUHAP lebihmengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian,terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasanperlindungan korban, misalnya:1. Perlakuan yang sama didepan hukum2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan3. Peradilan yang bebas4. Peradilan yang terbuka untuk umum5. Ganti kerugian6. Keadilan dan kepastian hukumTujuan perlindungan saksi dan korban adalah untukmemberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalammemberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (vide pasal4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban). Rasa aman di sini dapat diartikan bebas dari ancamansehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga,harta, serta keluarganya.Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkanakibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksidan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atautidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberiankesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana (vide pasal 1 butir 4Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban). Bentuk ancaman tidak hanya fisik, tetapi juga psikis ataubentuk lain misalnya ekonomis, politis, dan sebagainya. Rasa aman agarproses peradilan pidana dapat berjalan sesuai cita-cita peradilan danmemenuhi rasa keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum.Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik,bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan tetapi lebihluas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi dannegara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungiwarganya dengan baik.Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yang termaktubdalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaituPemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Akan tetapi, dalampraktek pidana selama ini, terlihat negara lebih banyak memihak kepadatersangka atau terdakwa. Diharapkan korban juga dapat berperan dalampencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan. Padagilirannya akan tercapai tujuan yang lebih mendasar, bukan saja63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!