Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014kurangnya perlindungan yang diberikan terhadap korban pemerkosaan yangberjenis kelamin laki-laki.Perkosaan yang diatur dalam KUHP pasal 285 sampai dengan 287hanya membatasi perkosaan sebagai persetubuhan dengan kekerasan atauancaman kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan di luarperkawinan.Selain itu, KUHP dan peraturan lainnya di Indonesia belummengakomodasi bentuk perkosaan yang dilakukan laki-laki dewasaterhadap laki-laki dewasa. KUHP hanya membatasi kekerasan seksualantara laki-laki dewasa terhadap laki-laki di bawah umur (bahkan dianggapbukan sebagai perkosaan, melainkan pencabulan), seperti yang tercantumdalam pasal 292 KUHP yang berbunyi:“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belumdewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harusdisangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya limatahun.”Namun, selain KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak juga sudah memberikan perlindungan khusus bagianak-anak yang mengalami kekerasan secara seksual.Bentuk perkosaan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki jugabelum diatur dalam KUHP maupun peraturan lainnya. Dalam KUHP danRUU KUHP selalu ditekankan bahwa yang menjadi pelaku adalah laki-lakidan korbannya adalah perempuan. Padahal, kasus tersebut pernahditemukan di Indonesia, salah satunya kasus seorang Ibu RT di Bengkuluyang memperkosa 6 pria remaja. Ibu RT tersebut akhirnya terbukti secarasah dan meyakinkan telah melakukan persetubuhan terhadap anak yangmasih di bawah umur sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat 2 UU Nomor23 tahun 2002 dan divonis 8 tahun penjara. 11Meskipun tampaknya perkosaan antara laki-laki dewasa terhadap lakilakidewasa dan perempuan terhadap laki-laki tidak mungkin terjadi, padakenyataannya kasus tersebut terjadi dalam masyarakat. Namun, banyakyang tidak terlaporkan karena stigma dan mitos yang berkembang dimasyarakat tentang perkosaan. Di luar negeri, beberapa kasus tersebutmulai banyak terekspos dan dilaporkan.2. PASAL 286 Poin 2.1 Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai perbuatanbersetubuh.Rekomendasi 2.1 Menentukan penjelasan mengenai perbuatan bersetubuhdalam pasal tersebut.11 Hery H. Winarno, “Ibu RT Cabul di Bengkuli Divonis 8 Tahun Penjara”,diakses dari http://www.merdeka.com/peristiwa/ibu-rt-cabul-di-bengkulu-divonis-8-tahun-penjara.html pada 20 Juli 2014.187