Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014PERANAN ALAT BUKTI DAN ETIKA APARAT PENEGAKHUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAPERKOSAAN DI INDONESIAOleh: Fakultas Hukum Universitas Trisakti(Pemenang Kompetisi Penulisan Makalah Komisi 2)AbstrakMasalah tindak pidana perkosaan menjadi permasalahan serius yangterjadi di Indonesia. Proses pembuktian kasus perkosaan dengan alatbukti dan etika aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaanmemegang peranan yang sangat vital dalam membongkar kasusperkosaan. Sulitnya proses pembuktian dalam mengungkap kasusperkosaan menjadi permasalahan yang kompleks. Peranan kecepatankorban kasus perkosaan dalam melaporkan kasus perkosaan yangdialaminya menjadi sangat krusial dalam proses pembuktian untukmengarah ke pelakunya. Permasalahan penelitian ini antara lain untukdapat memahami pengertian perkosaan, mengetahui bagaimana prosespembuktian dalam kasus perkosaan, bagaimana kekuatan pembuktiandalam kasus perkosaan, dan bagaimana etika aparat penegak hukumdalam pemeriksaan kasus perkosaan. Tujuan yang diambil dalampenulisan makalah ini antara lain untuk mengetahui definisi perkosaan,mengetahui proses pembuktian kasus perkosaan di Indonesia,mengetahui seberapa kuat pembuktian dalam kasus perkosaan untukmengarah ke pelakunya, dan untuk mengetahui etika aparat penegakhukum dalam pemeriksaan kasus perkosaan.A.Latar BelakangPerempuan secara kodrati mempunyai kemampuan khusussebagai manusia untuk dapat melahirkan dan menyusui. Oleh karena itu,perempuan hendaknya mendapatkan perlindungan hukum yang baik,yang menempatkan derajat perempuan setinggi-tingginya. Namun,kenyataannya di Indonesia perempuan seolah-olah menjadi sasaranempuk bagi pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang seringmenyerang kaum perempuan adalah kasus kekerasan seksual.Pengertian kekerasan seksual terhadap perempuan adalah setiapperbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibatkesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ataupsikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut,pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baikyang terjadi di ruang publik maupun di ruang privat. 11 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 1.90