Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014bentuk penyediaan shelter (tempat), bantuan hukum, rehabilitasi sosial,pemulangan, dan reintegrasi korban. Namun, ketersediaan layanan ini dimasing-masing tempat masih berbeda dan belum memiliki acuan tentangStandar Pelayanan Minimal yang harus disediakan oleh masing-masinglembaga penyelenggara layanan bagi perempuan dan anak korbankekerasan.Sedangkan LSM memiliki program penghapusan eksploitasi seksualanak, termasuk bagi korban perdagangan orang. Kegiatan yang dilakukanlembaga tersebut mulai dari pendampingan korban, menyediakan shelteruntuk korban, pendidikan masyarakat, pendidikan kesehatan reproduksiremaja, kampanye antitrafiking, kajian, dan advokasi peraturan daerahtentang perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasantermasuk di antaranya perdagangan orang dan eksploitasi seksual. TimPenggerak PKK juga telah melakukan kegiatan pelayanan berbasismasyarakat dalam membantu pencegahan terjadinya kekerasan, termasukkekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang.Poin 9.3 Kurangnya sumber daya manusia terlatih untuk menangani korbankekerasan seksual pada Unit Pelaporan Kekerasan Seksual di tingkatkabupaten/kota.Rekomendasi9.3.1 Menyesuaikan jumlah tenaga terampil agar sebanding dengan jumlahkasus yang ada di provinsi tersebut.9.3.2 Setiap provinsi harus mempunyai data yang valid mengenai jumlahkasus kekerasan seksual.Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani korbankekerasan seksual pada Unit Pelaporan Kekerasan Seksual di tingkatkabupaten/kota ini juga menjadi permasalahan lain. Dengan begitumemang dibutuhkan penyesuaian jumlah tenaga terampil agar sebandingdengan jumlah kasus yang ada di provinsi tersebut. Hal ini diperlukanuntuk memaksimalkan penanganan terhadap korban kasus kekerasanseksual. Setiap provinsi harus mempunyai data yang valid mengenaijumlah kasus kekerasan seksual, agar dapat dilakukan pemantauan terhadapbagaimana kasus ini berkembang di masyarakat dan dapat diketahuibagaimana hasil dari upaya pemberantasan kekerasan seksual ini.Poin 9.4 Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadap dokter forensikuntuk mendapatkan visum et repertum yang digunakan sebagai alat buktiyang valid.Rekomendasi 9.4 Menjamin akses yang mudah bagi korban kekerasanseksual untuk menjalani pemeriksaan oleh dokter forensik.207