Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014Rekomendasi 4.3 Mempertegas ketentuan dalam Pasal 288 agar mencakuptidak hanya perkawinan dibawah umur tetapi juga perkawinan cukup umur.Ketentuan pasal ini hanya mencakup perkawinan di bawah umurpadahal juga dimungkinkan adanya pemaksaan perkawinan dan kekerasanseksual kepada mereka yang sudah dewasa.Marital rape merupakan perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadapistri atau sebaliknya, dengan cara memaksa untuk melakukan hubunganbadan tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan dan kesiapanpasangannya. Meskipun dalam KUHP tidak dikenal istilah marital rape, haltersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 5 UUPKDRT mengatur tentang larangan tindakan kekerasan seksual, yaitupemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Secara lebih khusus,Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaanhubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalamlingkup rumah tangga tersebut, seperti istri, anak, dan pekerja rumahtangga. Mengenai hukuman bagi pelaku, pasal 46 menegaskan bahwa parapelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga diancamhukuman pidana yakni pidana penjara paling lama 12 tahun atau denanpaling banyak Rp36.000.000,00Minimnya kesadaran masyarakat terhadap marital rape menyebabkanbanyak kasus yang tidak terlaporkan.5. PASAL 289 Poin 5.1 Frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam Pasal 289membuat Pasal-Pasal tersebut menjadi sempit.Rekomendasi 5.1 Frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebutdiganti dengan frasa “bertentangan” atau “bertentangan dengan kehendak”Pasal 289 KUHP berbunyi“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaseseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinyaperbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan denganhukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”Frasa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada pasal tersebutmembuat pasal ini menjadi sempit karena perbuatan cabul tidak selaluberawal dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang pada konteksnyabersifat lebih fisik. Dengan demikian, delegasi SHN merekomendasikansebaiknya frasa “dengan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” pada pasal289 KUHP diubah menjadi frasa “bertentangan dengan” atau “bertentangandengan kehendak” sehingga ketentuan pasal ini menjadi lebih luas.Poin 5.2 Definisi cabul dan kategorisasi pemerkosaan tidak jelas.192