Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014kebenaran tentu harus tetap ditegakkan. Hal tersebut tidak bisadidiamkan, negara haruslah membuat instrumen hukum yang tepatterkait kejahatan-kejahatan yang khusus seperti kejahatan seksual agartidak hanya memberikan kepastian hukum, akan tetapi juga memberikankeadilan serta kebenaran terhadap korban. Negara perlu mengambilperan ganda dalam hal ini, yakni pertama, menindak pelaku sesuaidengan hukum yang berlaku dan kedua, mengambil tindakan lanjutanbagi korban dengan tepat.Tidak terlaporkannya suatu kasus atau non-reporting of crimedalam tindak pidana kekerasan seksual menjadi kendala utama dalammelihat permasalahan secara angka atau kuantitatif. Peran negara dirasatidak cukup memberikan perlindungan hukum termasuk di dalamnyaaspek medis (fisik dan psikis), sampai pada putusan pengadilan yangdirasa tidak memberikan keadilan terhadap korban kekerasan seksual.Hal ini pun sejalan dengan peningkatan kasus kekerasanseksual yangmencapai 100 persen. 1Kenyataan tersebut menjadi problema yang luar biasa di negarayang menjunjung tinggi nilai ketimuran namun sudah mulai rontokakibat perilaku immoral yang tidak berperikemanusiaan. Negara perlumengakomodir setiap kebutuhan masyarakatnya termasuk dalammencari kebenaran dan menegakkan keadilan setinggi-tingginya yangbukan saja menghukum pelaku kejahatan namun bersama-samabertanggung jawab untuk memberikan ruang dan tempat yang nyamanbagi korban kekerasan seksual yang sesuai dengan tujuan sebuah negarayang mencantumkan instrumen hak asasi manusia di dalam konstitusisebagai dasar untuk berbangsa dan bernegara.A. Mekanisme Perlindungan Hukum Korban Kekerasan SeksualBerdasarkan Peraturan Perundang-undanganRuang lingkup perlindungan hukum yang akan dibahas adalahperlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkathukumnya seperti peraturan perundang-undangan (Kitab UndangundangHukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan instrumen hukumlainnya), mulai dari seseorang yang diidentifikasi sebagai korbankekerasan seksual, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan,rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada prosespemulangan korban kekerasan seksual, dan reintegrasi sosial. Selain hal1 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, PeningkatanKasus Kekerasan Seksual Capai 100 Persen, diakses darihttp://2010.menkokesra.go.id/content/peningkatan-kasus-kekerasan-seksualcapai-100-persenpada tanggal 10 Oktober 2014.146