Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014C. Peran Pemerintah Dalam Pendampingan dan PemulihanKorban Perkosaan di Aceh yang berbasiskan Syari’at IslamAceh merupakan daerah pascakonflik dan tsunami. Keduaperistiwa besar ini memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan diAceh khususnya secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Keduamasa tersebut juga sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan dananak. Kelompok ini merupakan kelompok rentan yang cenderungmengalami kekerasan baik di ranah domestik maupun publik.Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan oleh lembagalembagaperempuan di Aceh ada sekitar 197 kasus kekerasan terhadapperempuan dan anak. Lembaga WCC KKTGA (Women CrisisCenterKelompok Kerja Transformasi Gender) mencatat ada 320 kasusdi wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang terjadi sejak Januari 2007sampai dengan Desember 2010, kemudian ada LBH Apik yang sejakJanuari 2007 sampai dengan Desember 2009 telah mendampingi 386kasus di delapan wilayah, sedangkan LBH Anak menangani sekitar 50kasus kekerasan terhadap anak.Meningkatnya jumlah kasus yang terjadi ternyata tidakdibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada korban. Meskipunsudah banyak aturan perundang-undangan yang mengatur tentangperempuan dan anak, tetapi implementasinya hingga saat ini dirasabelum maksimal. Selain karena sumber daya juga penyediaan fasilitasseperti shelter (rumah aman), ketersediaan dana serta kebutuhan untukpemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, yang semuanya belumdapat mengakomodir kebutuhan korban. Adapun sebenarnya perempuandan anak korban kekerasan biasanya membutuhkan penanganan dariberbagai sisi, seperti psikis dan kondisi sosialnya.Disisi lain, kendala dalam penyediaan layanan adalah sepertilemahnya koordinasi oleh lembaga-lembaga pemberi layanan serta carapandang dan pendekatan yang berbeda dalam penanganan kasussehingga korban tidak mendapatkan penanganan maksimal. Padahalseharusnya korban memerlukan penanganan kasus secara holistik(menyeluruh). 5D. Eksistensi Pemberlakuan Hukum Syari’at IslamSyari‟at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidangaqidah, syar‟iyah, dan akhlak. Syari‟at Islam tersebut meliputi ibadah,ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata),jinayah (hukum pidana), qadha‟ (peradilan), tarbiyah (pendidikan),dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Ketentuan pelaksanaan syari‟at5WCC (Woman Crisis Centre) KKTGA, Standar ProsedurOperasional, (Banda Aceh: KKTGA, 2011).167