Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014dalam menempatkan pasal-pasal kesusilan semata-mata sebagaipersoalan pelanggaran terhadap budaya, norma agamadan sopan santunyang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, bukan kejahatan terhadaporang (tubuh dan jiwa). 7Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian NegaraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia(KemenPP&PA RI) mengeluarkan Peraturan Menteri Negara PPANomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal BidangPelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.Dalam peraturan tersebut, korban kekerasan seksual menjadi salah satulingkup permasalahan yang perlu diberikan pelayanan berdasarkanstandar-standar yang ditetapkan. Adapun bidang-bidang layanantersebut mencakup: 81) Penanganan Pengaduan2) Pelayanan Kesehatan3) Rehabilitasi Sosial4) Penegakan dan Bantuan Hukum5) Pemulangan dan Reintegrasi SosialMenjadi sebuah tantangan tersendiri bagi korban kekerasanseksual untuk memperjuangkan keadilan atas apa yang telahdialaminya. Serangkaian proses penegakan dan bantuan hukumseyogyanya mampu menyingkap kesunyian dan berdampingan bersamakorban memperjuangkan keadilan. Akan tetapi pada kenyataannya,sarana tersebutlah yang kerap membungkam bahkan mengalienasikankorban.B. Penanganan Korban Kekerasan Seksual berdasarkanPeraturan Perundang-undangan di Indonesia1. Korban Kekerasan SeksualMerujuk kepada pengertian dari Undang-Undang Nomor 13Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian darikorban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakpidana. 9 Menurut Kristi Poerwandari, kekerasan seksual mencakupmelakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual,7 Rahayu Surtiati Hidayat dan E. Kristi Poerwandari, Op.Cit, hlm. 383 .8Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakRepublik Indonesia, ProsedurStandar Operasional: Pelaksanaan StandarPelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan danAnak Korban Kekerasan, (Jakarta: KemenPP&PA RI, 2010), hlm. 4.9 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan Saksi dan Korban106