Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014kesehatan) maupun psikis (trauma) yang dialami korban. Pasalpasaldalam KUHAP yang belum menjelaskan pengaturan jikapelaku tidak sanggup dan mau untuk membayar ganti rugi.8) Perlindungan saksi dan korban untuk kasus kekerasan seksual agardapat diwujudkan sehingga instrumen perlindungan dimaksimalkandengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah terkait pasal 7 ayat3 terkait ganti rugi dan restitusi.Jika terdapat mekanisme seperti ini yang benar melindungikepentingan korban dari awal pelaporan kasus kekerasan seksual,proses persidangan serta putusan persidangan maka perlu diyakinibahwa hukum menjamin hak korban sehingga tujuan hukum acarapidana yakni mencari kebenaran materiil yang benar dapat terwujuddalam penegakan hukum pidana di Indonesia termasuk di dalamnyadalam pemberian putusan pengadilan yang menyertakan ganti rugi bagikorban.D. Kesimpulan dan SaranBerdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwamelihat instrumen hukum yang terkait dapat terlihat bahwa tujuanpenegakan hukum pidana baik secara umum dan khusus untukkekerasan seksual bersifat satu arah, yang berarti lebih condong kepadaaspek si pelaku dan tidak khusus berbicara mengenai perlindunganhukum korban kekerasan seksual.Dengan melihat sistem penegakan hukum pidana Indonesiayang dapat dikatakan tidak terlalu banyak berubah, baik secara materiil,khusus kepada arti tindakan kekerasan seksual serta formil yakni hukumacara pidana yang ada, membuktikan tidak adanya mekanisme yangbaik dalam perlindungan hukum untuk hak-hak korban kekerasanseksual. Di sinilah peran negara untuk menjamin kesejahteraan danperdamaian untuk masyarakatnya melalui peraturan perundangundangan.Sebagai saran dalam rangka pembaharuan hukum dalam halperlindungan hak korban kekerasan seksual maka perlu adanyamekanisme yang baik sejak awal sampai akhirnya yakni denganmenimbang solusi yang telah ditulis dalam makalah ini.158