Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014Rumusan pada pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksaperempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karenaperkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belastahun.”Mencermati dari pasal 285 KUHP diatas, diketahui bahwaperkosaan (pemerkosaan) memiliki unsur “memaksa” dan “dengankekerasan”. Tindak pidana pada pasal 285 KUHP ini mirip dengantindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 289 KUHP yangdirumuskan sebagai: “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasaanmemaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukanperbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerangkehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.Perbuatan yang dipaksakan dalam pasal 289 itu merupakanperbuatan cabul yang mengandung pengertian umum, yang meliputijuga perbuatan bersetubuh dari pasal 285 sebagai pengertian khusus.Kedua tindak pidana tersebut mempunyai beberapa perbedaanpengertian, yaitu:1) “Perkosaan untuk bersetubuh” yang diatur dalam pasal 285 KUHPhanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita,sedangkan “perkosaan untuk cabul” pada pasal 289 KUHP jugadapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.2) “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan di luarperkawinan, sehingga seorang suami boleh saja memperkosaistrinya untuk bersetubuh, sedangkan “perkosaan untuk cabul” jugadapat dilakukan di dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorangsuami memaksa istrinya untuk cabul, atau seorang isteri memaksasuaminya untuk cabul (M. Sudradjat Bassar, 1986: 166).Delik ini adalah delik sengaja yang tersirat pada cara melakukanperbuatan tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.Tindakan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan kekerasanmemaksa seorang wanita bersetubuh dengan ia di luar perkawinan(Djoko Prakoso, 1988: 51).3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana PemerkosaanKUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalanganpraktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasa seksualmengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungikorban kejahatan. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapatdibedakan menjadi dua yaitu:1) Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal28584