Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014hukum yang bersifat khusus, tersebut bisa saja gagal memenuhi tujuanmoralnya dan karena itu harus ditinjau ulang, direvisi atau dicabut samasekali.Kembali ke KonstitusiPancasila dan UUD 1945 telah menjadi titik temu paling idealdari berbagai aspirasi dan kehendak-kehendak beragam para penganutagama-agama dan kepercayaan di manapun mereka berada di seluruhbumi nusantara ini. Seluruh sila dan pasal-pasal dalam Konstitusi inibukan hanya tidak bertentangan melainkan juga sesuai dan seiringsejalan dengan visi dan misi agama, sebagaimana sudah disebutkan.Konstitusi RI telah memuat pasal-pasal yang menjamin hak-hak asasimanusia. Ia sesuatu yang melekat secara kodrati dalam setiap manusiadan tidak dapat dicabut daripadanya. Tuhanlah yangmenganugerahkannya. Ia berlaku universal. Ia adalah cita-cita semuamanusia di muka bumi ini. Sebagai konsekuensi paling logis danbertanggungjawab bagi kesetiaan dan komitmen seluruh warga Negaraatas Konstitusi tersebut, maka produk-produk pemikiran partikularistikdan aturan-aturan hukum yang ada harus sejalan dan tidak bolehbertentangan dengan prinsip-prinsip dan kehendak-kehendak universaltersebut. Untuk ini pemerintah dan para penegak hukum dituntut untukmenjalankan dan menegakkannya secara konsekuen untuk merevisi ataubahkan mencabut segala peraturan dan kebijakan publik yangmelanggar dan bertentangan dengan Konstitusi tersebut.Cirebon, 17 Nopember 2014*Disampaikan dalam Seminar Nasional: Kekerasan Seksual DalamKonsep Pluralitas di Negara Indonesia”, Selasa, 18 Nopember 2014.Auditorium Fakultas Hukum UI, Depok.6