Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi atau ganti rugiyang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual.Dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap korbankejahatan termasuk kekerasan seksual, tidak terlepas dari beberapa asashukum yang memerlukan perhatian yakni dalam hukum pidana itusendiri. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:1) Asas ManfaatArtinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainyakemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korbankejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas,khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana sertamenciptakan ketertiban masyarakat.2) Asas KeadilanArtinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korbankejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasakeadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.3) Asas KeseimbanganKarena tujuan hukum di samping memberikan kepastian danperlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untukmemulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggumenuju pada keadaan yang semula (restitutio in integrum), asaskeseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upayapemulihan hak-hak korban.4) Asas Kepastian HukumAsas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagiaparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalamupaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. 2Jika dilihat terkait asas yang berhubungan erat dengan tujuandari instrumen tersebut, sesuailah dengan pendapat Andi Hamzah dalambukunya “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yangberkaitan dengan hak- hak asasi manusia, ada kecenderungan untukmengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpamemperhatikan pula hak-hak korban.” 3 Terkait perlindungan hukumtersebut haruslah dimulai dari persamaan di depan hukum. Maksudnyaialah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kekerasanseksual untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama didepan hukum. Oleh karena itu, hukum harus menjamin suatu sistem2 Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban KejahatanAntara Norma dan Realita, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.164.3 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.147