Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014seadanya saja bahkan cenderung tidak direhabilitasi atau diintegrasiakibat pemikiran biaya mahal yang dikeluarkan.Untuk perlindungan hukum yang kedua, yakni dalam hal acarapidana, adanya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korbanmenjelaskan tidak secara eksplisit memasukan kekerasan seksualsebagai kasus-kasus tertentu dimana dapat dimintakan hak perlindunganoleh LPSK.Kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindakpidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dantindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korbandihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. 11Jelas sangat sukar juga untuk menentukan apakah kekerasanseksual dimasukan kedalam tindak pidana lain yang mengakibatkanposisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangatmembahayakan jiwanya. Beberapa ahli hukum mengatakan secaratekstual dapat dipakai penafsiran memperluas arti kata, maka masuklahkekerasan seksual namun terdapat pandangan lain bahwa khususkekerasan seksual tidaklah dimasukan dalam hal tersebut. Sekalipundimasukan maka tidak jelas lagi arti kata dimana “situasi sangatmembahayakan jiwanya” karena pada hakikatnya semua korban akanmerasakan hal tersebut. Maka yang dimaksudkan perlindungan hukumdalam hal acara pidana ialah proses peradilan yang khusus, yaknipersidangan yang tertutup dan ganti rugi. Terkait perlindungan ketigaini yang menjadi poin penting yang akan dibahas yakni hal pemenuhanhak korban. Mengenai ganti rugi dan restitusi adalah sesuatu yangdiberikan kepada pihak yang menderita kerugian denganmemperhitungkan kerusakan yang dideritanya oleh si pelaku secaralangsung dan menimbulkan pula pertanggung jawaban secara tindaklangsung kepada masyarakat atau negara (the responsible of the society)untuk rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korbankekerasan seksual dan reintegrasi sosial. Inilah yang sering terlupakanbahwa anggapan bahwa negara cukup hanya dengan menghukumpelaku bukan berarti selesainya persoalan. Di sinilah peran negara yangtidak boleh terpisahkan yakni menindak pelaku serta tidak melupakanuntuk memperbaiki korban. Namun kesemua perlindungan hukumtersebut untuk memperbaiki pelaku secara mental. Akan tetapi,perlindungan hukum sekarang ini belum ada jaminan hak korban secaramateriil yang jelas dan tegas. Misalnya dalam pasal 7 ayat (1) UndangundangLPSK bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan kepengadilan berupa:11 Penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006tentang Perlindungan Saksidan Korban155