Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014Permasalahan lain yang kerap terjadi yakni karena perilakuaparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan etika penyidik. Aparatpenegak hukum yang sesuai dengan etika penyidik sudah seharusnyamenggali informasi sesuai dengan kebenaran apa yang telah terjadi.Namun, pada kenyataanya penyidik malah melakukan pemaksaan danmengintimidasi korban sehingga mengakibatkan informasi yang tergalidari penyidikan itu menjadi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.F. Kesimpulan dan Saran1) Indonesia menganut sistem pembuktian negatif atau yang disebutjuga dengan pembuktian berdasarkan undang-undang secaranegatif.2) Alat bukti yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai kasusperkosaan terdapat pada pasal 184 KUHAP yaitu alat buktiketerangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keteranganterdakwa.3) Visum et Repertum (VeR) oleh ahli kedokteran forensik merupakansalah satu alat bukti dalam kasus perkosaan yang berguna untukmengetahui kerusakan fisik yang terjadi pada tubuh korban. Tiaptiapalat bukti yang telah disebutkan dalam KUHAP mempunyaikekuatan pembuktian yang sama.4) Kasus perkosaan sulit dibuktikan dikarenakan jarang adanya saksimata selain saksi korban pada saat terjadinya peristiwa tersebutkarena seringkali dilakukan di tempat-tempat tertutup yang tidakdiketahui oleh orang lain.5) Kecepatan korban dalam melaporkan kasus perkosaan yangmenimpanya memegang peranan yang sangat krusial dalam prosespembuktian.Langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalahperkosaan, yaitu:1) Lembaga-lembaga terkait bersama masyarakat memberikanpemahaman dan sadar hukum yang berhubungan dengan tindakasusila kepada semua lapisan masyarakat yang ditindaklanjutidengan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan danperundang-undangan yang berlaku.2) Restorative justice terhadap pelaku perkosaan diluar persidangansehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secarahukum dan secara moral, dengan harapan dapat memberikan efekjera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.3) Mendorong untuk dibentuk suatu persidangan khusus yang manapara aparat penegak hukumnya semua terdiri dari perempuan/wanita, baik dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman sehingga96