14.07.2015 Views

Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Simposium</strong> <strong>Hukum</strong> <strong>Nasional</strong> <strong>2014</strong>B. Alasan-Alasan Perlunya Perlindungan dan PendampinganKorban Kekerasan Seksual.Secara umum, perlunya diberikan perlindungan hukum padakorban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional,tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperolehperhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatanmemperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknyaDeclaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime andAbuses of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasildari The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crimeand the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia,Sepetember 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:“Offenders or third parties responsible for their behaviourshould, where appropriate, make fair restitution to victims, theirfamilies or dependents. Such restitution should include the returnof property or payment for the harm or loss suffered,reimbursement of expenses incurred as a result of thevictimization, the provision of services and the restoration ofrights”.(Pelaku atau mereka yang bertangung jawab atas suatu perbuatanmelawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban,keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupapengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang dideritakorban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannyasehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapanundang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atashak).Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindunganyang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan padakorban kejahatan (victims of crime), tetapi juga perlindungan terhadapkorban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korbanmemperoleh perhatian yang serius tidak hanyadari masing-masingnegara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindunganterhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korbanmendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.Pada Juni, <strong>2014</strong> terjadi kembali kasus kekerasan seksual diBanyumas, Jawa Tengah yaitu seorang pedagang cilok keliling diPurwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah berinisial DS (25tahun) yang beralamat di Jalan Sokajati, Pasirmuncang, PurwokertoBarat, baru-baru ini ditangkap Timsatreskrim Polres setempat karenadiduga telah mencabuli anak-anak di bawah umur. Tak tanggungtanggung,jumlah korban pencabulan diperkirakan mencapai 28 anak120

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!