Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014sedemikian rupa agar hak-haknya tercapai. Namun, implementasinyamasih belum berjalan sempurna, terbukti dari semakin memuncaknyakekerasan seksual yang terjadi. Lalu jika pemerintah juga sudahberusaha, siapa yang perlu disalahkan? Pribadi. Yang perlu kita lakukansaat ini adalah mengintrospeksi diri agar segala perbuatan bisa sepadandengan peraturan dan moral yang berlaku.Kedua,untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kasus danuntuk memulihkan korban, pemerintah menggalakkan dua cara,preventif dan represif. Sebelum terjadinya, diadakan sosialisasipembentukan moral dan karakter orang-orang sejak dini dari lingkungankeluarga, lingkungan belajar maupun lingkungan bermain. Pemerintahmendirikan beberapa instansi layanan terpadu di tingkat provinsi,kabupaten maupun kecamatan seperti Badan Perlindungan danPemberdayaan Perempuan dan Anak (BP3A), Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), LBH Apik, LSMWoman Crisis Center (WCC) dan lain lain. Adanya lembaga-lembagatersebut keberadaannya memang sangat membantu. Tetapi bukan berartitidak ada kekurangan. Kendalanya berada pada anggaran untukpembangunan shelter dibeberapa instansi dan kendala lain mengenaipetugas yang tidak berperspektif terhadap korban. Walaupun beberapalembaga lain sudah mempunyai shelter, tetapi penggunaannyaterhambat pada tidak adanya jasa pengawas.Terakhir,ketika berbicara syariat Islam maka berbicara tentanghukum islam. Islam dikenal dengan kerendahan hatinya, kemuliaanperbuatannya dan kelembutan bahasanya seperti yang ditunjukkan olehRasulullah SAW. Aceh memberlakukan hukum Syari‟at Islam. Ketikadikawasan yang seharusnya aman dan lebih terjaga ini terjadi kasuskekerasan seksual maka pemerintah Aceh sendiri mau berbuatbagaimana lagi. Berjalan atau tidaknya pemberlakuan hukum SyariatIslam ini tidak cukup jika wewenangnya hanya berada pada pemerintahDaerah saja, tetapi lebih penting daripada itu, perbuatan dan pola pikirmasyarakat yang harus menjadi acuan. Jika setiap masyarakat di Acehmenjunjung tinggi moralitas dalam setiap perbuatannya. Makasenantiasa Pemberlakuan Hukum Syariat Islam ini sendiri dapatberjalan lancar dan efektif.Saran-saran:1. Pemerintah harus membuat peraturan yang ketat tentangperlindungan anak dengan sanksi yang tegas.2. Memberikan pendidikan seks kepada anak sedini mungkin sebagailangkah awal pencegahan.3. Membuat peraturan yang mengharuskan anak yang memasuki usiaremaja sampai dewasa untuk belajar bela diri.4. Membangun pusat rehabilitasi korban kekerasan seksual khususnyadi Aceh, juga membangun Rumah Aman (shelter).169