Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yangmemiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek),kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengankorban. Banyaknya jumlah kasus di tingkat personal bisa jadi terkaitdengan kehadiran payung hukum, yaitu UU. No. 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang telahdisosialisasikan secara meluas ke masyarakat, bertambahnya lembagalembagayang dapat diakses oleh perempuan korban, sertameningkatnya kepercayaan korban pada proses keadilan dan pemulihanyang dapat ia peroleh dengan melaporkan kasusnya itu.Jumlah kedua adalah kasus-kasus kekerasan seksual yangterjadi di ranah publik, yaitu 22.284 kasus. Di ranah publik berarti kasusdimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darahataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga,guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidakdikenal. Dalam berbagai dokumentasi, ditemukan pula bahwa pelakukekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Jumlahnyamencapai 1.561 kasus. Dalam konteks pelaku adalah aparat negaradalam kapasitas tugasnya inilah yang dimaksudkan sebagai ranahnegara. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika padaperistiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namuntidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindakkekerasan tersebut berlanjut.Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindunganhukum terhadap korban kekerasan seksual dapat mencakup:a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang PelayananKhusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutupdan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yangmenjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkankasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuhpengertian dan profesional;b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidanganmengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yangdapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhikesaksian yang akan diberikan dalam persidangan;c. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhakmendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkannasihathukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidupsementara sampai batas waktu perlindungan akhir.Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan danperlindungan kepada korban kekerasan seksual seyogyanya dilandasioleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidakhanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakanUndang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal127