Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014PENJELASAN TABEL TINJAUAN HUKUM SIMPOSIUM HUKUMNASIONAL 2014KOMISI 1MATERIIL1. PASAL 285 Poin 1.1 Frasa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dalam pasal 285membuat rumusan dalam pasal ini menjadi terlalu sempit.Rekomendasi 1.1 Mengganti frasa “ancaman kekerasan” dengan“bertentangan dengan kehendak” sebagaimana diatur dalam RancanganKitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang pencantumanpengertian pemerkosaan yang tertera dalam ketentuan umum RKUHP.Secara materiil, dianggap perlu adanya perbaikan pada pasal 285, yangberbunyi "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belastahun". Frasa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dalam pasal 285membuat rumusan dalam pasal ini menjadi terlalu sempit.Apabila merujuk pada pasal 89 KUHP, definisi kekerasan dalam pasal285 adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecilsecara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segalamacam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Selain itu, yangdapat disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orangjadi pingsan atau tidak berdaya. 1 Oleh sebab itu, untuk membuktikanterjadinya tindakan perkosaan, maka harus terdapat kekerasan atau ancamankekerasan yang seringkali diartikan sebagai kekerasan fisik yang harusdibuktikan dengan luka atau bekas luka yang terdapat dalam tubuh korbanyang diakibatkan oleh pelaku.Pada kenyataannya, banyak terdapat peristiwa perkosaan yang terjaditanpa kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, tetapi menggunakankekerasan mental atau psikologis. National Victim Center and CrimeVictims Research and Treatment Center (1992) menunjukkan bahwakorban-korban perkosaan mengalami permaksaan, ancaman, dan kekerasanyang menyakitkan, baik secara fisik maupun secara psikis 2 , misalnya padakasus RW, seorang mahasiswi Universitas Indonesia yang diperkosa olehseniman Sitok Srengenge dibawah tekanan mental dan psikis.Dengan rumusan kekerasan atau ancaman kekerasan pula, makagagasan bahwa perempuan tidak menghendaki atau menyetujui (consent)1 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 98.2 Bagus Takwin, Membongkar Mitos Perkosaan, (dalam Jurnal Perempuan Edisi71: Perkosaan dan Kekuasaan), hlm. 12.181