Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014keadilan, kepastian hukum dan ketertiban, tetapi lebih dari itu yaitusuatu welfare state. 9Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yangtertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hakdan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau padakehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibanharus dilakukan dengan seimbang. Agar tidak terjadi konflik beberapahak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yangberlandas perlindungan korban dan saksi telah ditulis pada Sub Bab A.Hukum acara pidana (formil) mengatur berbagai hak dari tersangkadan/atau terdakwa. 10Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan,diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangimelaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hakhakkorban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan.Salah satunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 Undangundangtersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu: 11a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, danharta bendanya. Serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengankesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannyab. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentukperlindungan dan dukungan keamananc. Memberikan keterangan tanpa tekanand. Mendapat penerjemahe. Bebas dari pertanyaan menjeratf. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasusg. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilanh. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskani. Mendapat identitas baruj. Mendapatkan tempat kediaman baruk. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengankebutuhanl. Mendapat nasihat hukumm. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktuperlindungan berakhirBerdasarkan analisa data diatas maka hasil riset mengenaipenelitian diatas adalah bahwa implementasi hukum acara pada kasuskekerasan seksual belum terlaksana. Hal ini didasarkan dengan masih9 Ilhami Basri, Sistem Hukum Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2012), hlm. 39.10 Agus Santoso, Hukum, Moral 7 Keadilan, (Jakarta: Kencana, 2012),hlm. 2.11 Topo Santoso, Kriminologi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).64