Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014PERLINDUNGAN DAN PENANGANANKORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI JAWA BARATOleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran(Pemenang Kompetisi Penulisan Makalah Komisi 3)AbstrakDi dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam kejahatankekerasan seksual, perlindungan dan penanganan korban merupakansalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukumitu sendiri. Sistem peradilan pidana di negara Indonesia yang bertujuanmenindak secara tepat pelaku tindak pidana dimulai dari tuntutanbahkan sampai masuknya terpidana ke lembaga pemasyarakatanmerupakan fokus utama negara melalui perangkatnya. Namun, haltersebut sedikit berbanding terbalik dengan peran negara dalammemberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasanseksual itu sendiri khususnya terkait hak materiil yang dapat diberikankepada korban dan penanganan yang dapat diberikan kepada korbanagar pulih baik secara fisik maupun secara psikis. Atas penjelasandiatas, makalah ini dibentuk dengan tujuan untuk menganalisispelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksualyang ada sekarang ini, termasuk juga instrumen perlindungan hukumkorban kekerasan seksual terkait hak korban secara materiil denganmelihat dan menimbang beberapa peraturan perundang-undanganterkait. Ruang lingkup bahasan yang dimulai secara umum di Indonesiasampai akhirnya memusat kepada penanganan di Jawa Barat. Adapunanalisis yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-empirisdengan melihat pengaturan perlindungan hukum dan penanganankorban, termasuk juga data-data terkait yang selanjutnya dijadikansebagai hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwabelum efektifnya perlindungan hukum dan penanganan korbankekerasan seksual. Termasuk belum secara jelas mengatur terkait hakmateriil yang dapat dimintakan korban sehingga perlindungan hukumterkait hak materiil masih lemah pengaturannya.A. Latar BelakangDewasa ini, posisi korban kekerasan seksual sangatlah rentanterhadap teror, intimidasi, dan tidak terlindunginya oleh hukum sertadikucilkan dari masyarakat luas. Hal itu menjadikan korban kekerasanseksual cenderung tidak mau berbicara karena keadaannya justru dapatmenempatkan dirinya sebagai “korban untuk yang kedua kalinya”akibat dari terungkapnya peristiwa yang dialaminya. Sesuai denganistilah, siapa yang berbuat haruslah bertanggung jawab, keadilan dan145