Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014Namun pada prakteknya terdapat beberapa kekurangan terkaitpenanganan kasus tersebut, yaitu:i. Ketiga instansi tersebut bekerja masing-masing dengan programnyayang berbeda-beda.ii. Khusus untuk UPTD, khususnya UPTD SKB/BPKB (BalaiPengembangan Kegiatan Belajar) lebih bergerak kepadapenanganan korban anak.iii. Tidak adanya rekomendasi dari polisi/hakim (penegak hukum)mengenai rekomendasi selanjutnya untuk korban, sehingga korbancenderung tidak mengetahui program tersebut sama sekali.Terkait perlindungan hukum yang terdapat sekarang ini sudahdiatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan termasuk jugaKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakRepublik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Nomor 1Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LayananTerpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang secaratertulis menjelaskan terkait standar pelayanan minimal. Dapat dikatakansecara tertulis terdapat dan dimungkinkan untuk perlindungan hukumsecara medis, pelayanan terpadu, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.Namun gap terbesar dari SPM ini adalah tiadanya keterkaitan langsungantara proses layanan UPT dan penyelidikan di bawah Kepolisian.Padahal SPM telah menegaskan bahwa pengulangan keterangan korbansangat berpengaruh pada dampak psikologis perempuan korbankekerasan. Adalah benar bahwa SOP mengenai layanan kesehatanmenyediakan layanan komprehensif untuk perempuan korban kekerasanseksual, namun pedoman SPM berfokus pada memberikan panduan„pemulihan psikologis‟ semata dan belum memasukkan „pengambilandata untuk kepentingan penyidikan‟. Hal ini merupakan akibat daripenulisan SPM tidak langsung ditempatkan pada konteks reformasihukum dan kebijakan untuk layanan terpadu. 10 Belum lagi ekonomimenjadi alasan seseorang mendapat layanan yang baik karena uangtidak pernah berbohong, seringkali bagi korban kekerasan seksual yangmemiliki kekurangan dalam ekonomi maka mendapat pelayanan yang10 Komnas Perempuan, SPM: SOP Layanan, Standar Pembiayaan, danPedoman Sistem Pencatatan Data Kekerasan, diakses darihttp://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=com_content&view=article&id=83%3Astandar-pelayanan-minimal-peluangdan-tantangan-layanan-terpadu-untuk-perempuan-korbankekerasan&catid=41%3Atulisan-lain&Itemid=97154