Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014Rekomendasi 9.7 Harus adanya pemerataan shelter di tiap-tiap lembagayang memiliki fungsi rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual danharus dioperasionalkan sesuai dengan Standar Penilaian MinimumPermasalahan lainnya yang harus segera dibenahi adalah mengenaipentingnya ketersediaan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasanseksual. Terhadap hal itu, beberapa daerah belum memiliki rumah aman(shelter) dalam konteks rehabilitasi yang dibutuhkan. Untuk daerah yangsudah memiliki rumah aman (shelter) pun belum dipergunakan secaraoptimal dan sebagaimana semestinya. Sehingga menjadi penting untukdiadakan pemerataan shelter di tiap-tiap lembaga yang memiliki fungsirehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual, serta harusdioperasionalkan sesuai dengan Standar Penilaian Minimum.Poin 9.8 Dakwaan tindak pidana kekerasan seksual yang belummengakomodasi restitusi dan kompensasi bagi korban kekerasan seksual.Rekomendasi 9.8 Restitusi dan kompensasi harus diakomodir dalam suratdakwaan.Seringkali, dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak kekerasanseksual yang diutamakan sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatanyang dilakukannya adalah dengan dipenjara sekian tahun. Korban hanyadapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukumanyang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yangbersifat inkracht dari pengadilan, korban seringkali dikembalikan padaorang tuanya tanpa direhabilitasi. Kemudian dalam hal medis, sepertimelakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik) dan visum sebagaimanayang dijelaskan pada poin atas, korban dibebani biaya sendiri. Dalam halini, korban tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupunkompensasi dan bantuan hukum lainnya sehingga hak korban untukmendapatkan restitusi dan kompensasi perlu diakomodir dalam suratdakwaan.211