14.07.2015 Views

Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Simposium</strong> <strong>Hukum</strong> <strong>Nasional</strong> <strong>2014</strong>perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksidan/atau korban yang diperiksa;c) tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemoohatau melecehkan yang diperiksa;d) tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkankekesalan/kemarahan yang diperiksa;e) selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasamemperhatikan situasi dan kondisi fisik maupun kejiwaanyang diperiksa.Penyidik mengajukan pertanyaan kepada korban, diantaranya: “Kamu melakukan ini sama-sama mau kan?”“Kok mau sih, kamu pacaran ya?”“Kok kamu gak teriak?”Dalam kondisi kelelahan, korban memaksakan diriuntuk masuk ke tahap wawancara ini karena ketakutan. Setelahitu, korban justru mendapatkan rangkaian pertanyaan yangsemakin memojokkan posisinya.Penyidik disini terlihat begitu tidak berperspektif padakorban. Padahal, pada PSO Pelaksanaan Permenneg PP&PANo. 1Tahun 2010 sudah ditetapkan prosedur yang terperincidalam menyesuaikan diri dengan kondisi korban.C. Kesimpulan dan SaranPenanganan korban kekerasan seksual di tingkat kepolisianbelum sesuai dengan Permenneg PP&PA No. 1 Tahun 2010. Selakupihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan, pada praktiknyamasih tidak berperspektif pada korban. Polisi kerap memaksakan“prosedur” kepada korban dan kerap abai terhadap kondisi korban itusendiri.Penanganan lalai perspektif tersebut menyiratkan lemahnyapemahaman aparat penegak hukum, khususnya polisi selaku penyidik,akan luasnya spektrum akibat kekerasan seksual. Dampak fisik,psikologis dan trauma lainnya yang diakibatkan oleh kekerasan seksualyang dialami menjadikan korban perlu ditangani dengan treatmentkhusus untuk mampu menyingkap fakta-fakta hukum yangdibutuhkan.Terdapat kekosongan yang masih menjenjang antarakebutuhan korban kekerasan seksual dan perilaku penegak hukum yangmenanganinya. Pemerintah melalui Permenneg PP&PA No. 1 Tahun2010 berusaha untuk menjembatani jarak tersebut. Akan tetapi,mispersepsi penegak hukum itulah yang membuatnya menjadi sekedarnorma yang belum melembaga pada para penegak hukum terkait.Perspektif polisi selaku penyidik yang menangani korbanmerupakan inti masalah yang perlu diselesaikan sehingga perlulahdiadakan suatu pelatihan yang intens dari internal kepolisian agar polisi115

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!