Views
4 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 110 - (2) Pemberian

- 110 - (2) Pemberian hibah dan/ atau bantuan sosial se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Transfer ke Daerah yang Penggunaannya sudah Ditentukan Pasal 105 Pemerintah Daerah mencantumkan sumber pendanaan atas setiap program/kegiatan yang didanai dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dalam APBD, APBD Perubahan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pasal 106 Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 107 (1) DAK Infrastruktur Publik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a angka 2) bersifat komplementer terhadap DAK Reguler dan diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai kegiatan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana/ infrastruktur publik daerah. (2) Sarana dan prasarana/ infrastruktur publik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Infrastruktur jalan dan/ atau jembatan; b. Infrastruktur irigasi; C. Infrastruktur perumahan, air minum, dan sanitasi; DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 111 - d. Infrastruktur perhubungan; e. Infrastruktur kelautan dan perikanan; dan f. Sarana dan Prasarana/Infrastruktur lainnya. Pasal 108 (1) Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK Fisik lebih kecil dari pagu bidang DAK Fisik, Daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Fisik dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK Fisik dalam APBD tahun anggaran berj alan. (2) Optimalisasi penggunaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatankegiatan pada bidang DAK Fisik yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Bagian Ketiga Penggunaan Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 109 (1) Sisa DBH CHT tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk mendanai kegiatan DBH CHT sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 110 ( 1) Sisa DAK a tau s1sa DAK Fisik pada bidang/ subbidang/ subjenis yang output kegiatannya sudah tercapai, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id