Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- 24 -<br />
Pasal 12<br />
(1) Berdasarkan pagu penenmaan pajak dalam<br />
Rancangan Undang-Undang mengenai APBN<br />
yang disampaikan oleh Pemerintah kepada<br />
Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Pajak<br />
menetapkan:<br />
a. rencana penerimaan PBB; dan<br />
b. rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh<br />
WPOPDN.<br />
(2) Rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud<br />
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:<br />
a. rencana penerimaan PBB Perkebunan;<br />
b. rencana penerimaan PBB Perhutanan;<br />
c. rencana penerimaan PBB Migas;<br />
d. rencana penenmaan PBB Pengusahaan Panas<br />
Bumi, dan<br />
e. rencana penenmaan PBB Pertambangan lainnya<br />
dan Sektor lainnya.<br />
(3) Rencana penerimaan PBB dan rencana penenmaan<br />
PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana<br />
dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan oleh Direktur<br />
Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan<br />
Keuangan paling lam bat mmggu kedua . bulan<br />
September.<br />
( 4) Rencana penerimaan PBB dan rencana penenmaan<br />
PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN · sebagaimana<br />
dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten<br />
dan kota.<br />
(5) Rencana penenmaan PBB Migas sebagaimana<br />
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dirinci berdasarkan:<br />
a. PBB Migas dari areal daratan (onshore) setiap KKKS<br />
menurut kabupaten dan kota;<br />
b. PBB Migas dari areal perairan lepas pantai (offshore)<br />
setiap KKKS; dan<br />
c. PBB Migas dari tubuh bumi setiap KKKS.<br />
DISTRIBUSI II<br />
www.jdih.kemenkeu.go.id