48~PMK.07~2016Per

Recommendations

Info

- 36 - (3) Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persentase pembagian antara provinsi, kabupaten dan kota. (4) DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C berasal dari bagian Pemerintah Pusat, yang seluruhnya dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota. (5) Persentase pembagian antara provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 25 (1) Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dilakukan dengan keten tuan se bagai beriku t: a. PBB Migas onshore dan PBB Panas Bumi ditatausahakan berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. PBB Migas offshore dan PBB Migas tubuh bumi ditatausahakan menurut kabupaten dan kota dengan menggunakan formula dan selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk PBB Migas yang ditanggung oleh Pemerintah menggunakan formula: DISTRIBUSI II /I www.jdih.kemenkeu.go.id
- 37 - PBB r,a:J J r,o .a -l : 5 '1, ·- ··a"'o 01,·e·-,,, 0"D 1 ' (6'Jc, {(20% x rasfo JP) + (10% x rasio VN) + )]· · per ( . . , , , ·i 1,, 1
Page 1 and 2: MENTER! KEUANGAN REPUBLIK !NDONESIA
Page 3 and 4: - 3 7. Peraturan Pemerintah Nomor
Page 5 and 6: - 5 - ke Daerah clan Dana Desa. 8.
Page 7 and 8: - 7 - eksplorasi dan eksploitasi pa
Page 9 and 10: - 9 - 33. Dana Proyek Pemerintah Da
Page 11 and 12: - 11 - seluruh penenmaan negara dan
Page 13 and 14: - 13 - Pasal 2 (1) Transfer ke Daer
Page 15 and 16: - 15 - e. Pemantauan clan Evaluasi
Page 17 and 18: - 17 - dekonsentrasi menjadi DAK No
Page 19 and 20: - 19 - (3) b. Menteri Perencanaan N
Page 21 and 22: - 21 - pertama bulan Juli. (9) Berd
Page 23 and 24: - 23 - Pasal 10 (1) Kementerian Keu
Page 25 and 26: - 25 (6) Rincian rencana penerimaan
Page 27 and 28: - 27 - Sumber Daya Mineral kepada M
Page 29 and 30: - 29 b. Menteri Kelautan dan Perika
Page 31 and 32: - 31 - (2) Prognosa realisasi penen
Page 33 and 34: - 33 (2) Direktur J enderal Energi
Page 35: - 35 - (2) Direktur Jencleral Bea c
Page 39 and 40: - 39 b. untuk perubahan alokasi PBB
Page 41 and 42: - 41 - Pasal 31 (1) Berdasarkan alo
Page 43 and 44: - 43 b. data perkiraan PNBP SDA min
Page 45 and 46: - 45 - Pengusahaan Panas Bumi untuk
Page 47 and 48: - 47 - (2) Penetapan alokasi DBH SD
Page 49 and 50: - 49 - tahun-tahun sebelumnya. (6)
Page 51 and 52: - 51 - KbF = Kebutuhan Fiskal KpF =
Page 53 and 54: - 53 - bidang/ subbidang/ subjenis
Page 55 and 56: - 55 - Bagian Keempat Dana Alokasi
Page 57 and 58: - 57 - (6) Hasil penghitungan aloka
Page 59 and 60: - 59 - DTP Guru PNSD pada tahun ang
Page 61 and 62: - 61 - memperhitungkan sisa Dana BO
Page 63 and 64: - 63 (8) Berdasarkan pagu dalam Ran
Page 65 and 66: - 65 a. kinerja kesehatan fiskal da
Page 67 and 68: - 67 - Bagian Keenam Dana Otonomi K
Page 69 and 70: - 69 - Bagian Kedelapan Dana Desa P
Page 71 and 72: - 7 1 - (6) Hasil penelaahan atas R
Page 73 and 74: - 73 - Desa dengan nama RKUD yang d
Page 75 and 76: - 75 - a. triwulan I dan triwulan I
Page 77 and 78: - 77 - Paragraf 4 Dana Bagi Hasil S
Page 79 and 80: - 79 - Paragraf 5 Dana Alokasi Umum
Page 81 and 82: - 81 - b. triwulan II dan triwulan
Page 83 and 84: - 83 pendanaan dan penyelesaian keg
Page 85 and 86: - 85 c .. akhir bulan September unt
Page 87 and 88:
- 87 - (7) Pemerintah daerah provms
Page 89 and 90:
- 89 - d. laporan realisasi pembaya
Page 91 and 92:
- 91 - secara triwulanan, dengan ke
Page 93 and 94:
- 93 - 14 (empat belas) hari kerja
Page 95 and 96:
- 95 (8) Rekapitulasi SP2D Dana BOK
Page 97 and 98:
- 97 - daerah APBD tahun berjalan k
Page 99 and 100:
- 99 pemerintah daerah dalam wilaya
Page 101 and 102:
- 101 - penyaluran Transfer ke Daer
Page 103 and 104:
- 103 - (4) Pemotongan, penundaan d
Page 105 and 106:
- 105 - Bagian Ketujuh Penatausahaa
Page 107 and 108:
- 107 - Pasal 99 Transfer ke Daerah
Page 109 and 110:
- 109 - Pasal 102 ( 1) Transfer ke
Page 111 and 112:
- 111 - d. Infrastruktur perhubunga
Page 113 and 114:
- 113 - merupakan bagian tidak terp
Page 115 and 116:
- 115 - Bukan Pajak (SSBP) kepada D
Page 117 and 118:
- 117 - Direktur Jenderal Perimbang
Page 119 and 120:
- 119 - a. perubahan struktur dan/
Page 121 and 122:
- 121 - . Agar setiap orang mengeta
Page 123 and 124:
- 1 23 ... LAMPIRAN II PERATURAN ME
Page 125 and 126:
- 1 25 - LAMPIRAN III PERATURAN MEN
Page 127 and 128:
- 127 NO. URAIAN 21. Kolom diisi se
Page 129 and 130:
- 129 NO. PETUNJUK PENGISIAN URAIAN
Page 131 and 132:
- 131 NO. la-b PETUNJUK PENGISIAN U
Page 133 and 134:
- 133 LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI
Page 135 and 136:
- 1 35 LAMPIRAN VIII PERATURAN MENT
Page 137 and 138:
- 137 - LAMPIRAN IX PERATURAN MENTE
Page 140:
- 14 1 FORMAT REKAPITULASI GURU PNS
Page 144:
- 1 43 - LAMPIRAN XI PERATURAN MENT
Page 148:
- 145 FORMAT REKAPITULASI REALISASI
Page 151 and 152:
- 147 PETUNJUK PENGISIAN NO. la-b 2
Page 153 and 154:
- 149 ... LAMPIRAN XIV PERATURAN ME
Page 155 and 156:
- 151 LAMPIRAN XV PERATURAN MENTER!
Page 157 and 158:
- 153 PETUNJUK PENGISIAN NO. 1 2 3
Page 159 and 160:
- 155 ... LAMPIRAN XVIII PERATURAN
Page 161 and 162:
- 157 LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTER
Page 163 and 164:
- 159 LAMPIRAN XXI PERATURAN MENTER
Page 165 and 166:
- 161 NO. PETUNJUK PENGISIAN URAIAN
Page 167 and 168:
- 163 PETUNJUK PENGISIAN NO. 1. 2.
Page 169 and 170:
- 165 PETUNJUK PENGISIAN NO. 1. 2.
show all

48~PMK.07~2016Per

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?