Views
8 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 36 - (3) Biaya

- 36 - (3) Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persentase pembagian antara provinsi, kabupaten dan kota. (4) DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C berasal dari bagian Pemerintah Pusat, yang seluruhnya dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota. (5) Persentase pembagian antara provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 25 (1) Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dilakukan dengan keten tuan se bagai beriku t: a. PBB Migas onshore dan PBB Panas Bumi ditatausahakan berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. PBB Migas offshore dan PBB Migas tubuh bumi ditatausahakan menurut kabupaten dan kota dengan menggunakan formula dan selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk PBB Migas yang ditanggung oleh Pemerintah menggunakan formula: DISTRIBUSI II /I www.jdih.kemenkeu.go.id

- 37 - PBB r,a:J J r,o .a -l : 5 '1, ·- ··a"'o 01,·e·-,,, 0"D 1 ' (6'Jc, {(20% x rasfo JP) + (10% x rasio VN) + )]· · per ( . . , , , ·i 1,, 1