Views
8 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 92 (7) Dalam hal

- 92 (7) Dalam hal terdapat kurang salur DTP Guru PNSD pada tahun anggaran berjalan akan diperhitungkan dengan: a. dana cadangan DTP Guru PNSD; atau b. alokasi DTP Guru PNSD pada tahun anggaran berikutnya. (8) Penyaluran dana cadangan DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan berdasarkan surat rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (9) Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesua1 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 82 Penyaluran Dana P2D2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman umum dan alokasi Dana P2D2. Pasal 83 (1) Penyaluran Dana BOK dilakukan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling cepat bulan Februari; b. triwulan II paling cepat bulan April; c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober. (2) Penyaluran Dana BOK pada tiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi. (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan Dana BOK kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam kabupaten/kota yang bersangkutan paling lama DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 93 - 14 (empat belas) hari kerja setelah pemerintah kabupaten/kota menerima permintaan penyaluran Dana BOK dari Pusat Kesehatan Masyarakat. (4) Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. (5) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOK. (6) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling lambat minggu ketiga bulan April untuk pengunaan triwulan I; b. paling lambat minggu ketiga bulan Juli untuk pengunaan triwulan II; c. paling lambat minggu ketiga bulan Oktober untuk pengunaan triwulan III; dan d. paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk pengunaan triwulan IV. (7) Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan syarat penyaluran Dana BOK triwulan berikutnya. (8) Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Dana BOK. (9) Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format se bagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id