Views
1 week ago

48~PMK.07~2016Per

- 20 diusulkan Daerah

- 20 diusulkan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan memperhatikan: a. kesesuaian target kegiatan yang diusulkan daerah dengan prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan b. kesesuaian usulan dengan bidang DAK Fisik dan lokasi prioritas nasional. (6) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dan penilaian atas kebutuhan pendanaan jenis dan bidang/ subbidang/ subjenis DAK Fisik yang diusulkan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan memperhatikan: a. standar biaya satuan; b. kinerja penyerapan DAK Fisik tahun sebelumnya; dan c. ketersediaan pagu anggaran DAK Fisik. (7) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian atas data kebutuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5): a. Kementerian/lembaga teknis menyusun kebutuhan teknis setiap Daerah untuk masing-masing jenis dan bidang/ subbidang/ subjenis DAK Fisik, dan b. Kementerian Nasional/ Bad an Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional menyusun prioritas Jems dan bidang/ subbidang/ subjenis DAK Fisik setiap Daerah. (8) Kebutuhan teknis dan prioritas Jen1s dan bidang/ subbidang/ subjenis DAK Fisik setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing disampaikan oleh menteri/ pimpinan lembaga teknis dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu DISTRIBUSI II ;I www.jdih.kemenkeu.go.id

- 21 - pertama bulan Juli. (9) Berdasarkan kebutuhan teknis clan prioritas jenis dan bidang/ subbidang/ subjenis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan Indikasi Kebutuhan Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun pagu per Jen1s dan per bidang/ subbidang/ subjenis DAK Fisik. ( 10) Tata cara penyusunan, penyampaian, verifikasi dan penilaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 (1) Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan DAK Nonfisik: a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, Dana BOS, dan Dana BOP PAUD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; b. Kementerian Kesehatan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana BOK dan BOKB kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan c. Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana PK2UKM dan Naker . kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Perkiraan kebutuhan masing-masing jenis DAK Nonfisik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari. DISTRIBUSI II // www.jdih.kemenkeu.go.id