Views
5 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 52 berdasarkan bobot

- 52 berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pemerataan keuangan antar-Daerah . . (7) Hasil penghitungan alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan Rencana Dana Pengeluaran DAU nasional dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN. (8) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan alokasi DAU untuk provinsi, kabupaten dan kota. (9) Alokasi DAU untuk provms1, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Bagian Ketiga Dana Alokasi Khusus Fisik Paragraf 1 Penyediaan Data Pasal 42 (1) Menteri/lembaga teknis terkait menyampaikan hasil verifikasi data kebutuhan teknis bidang/ subbidang/ subjenis DAK Fisik setiap daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli. (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan data prioritas nasional per DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 53 - bidang/ subbidang/ subjenis DAK Fisik setiap daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli. (3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data realisasi penyerapan DAK Fisik paling lambat bulan Juli. Paragraf 2 Penghitungan dan Penetapan Alokasi Pasal 43 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi per Jen1s dan bidang/ subbidang/ subjenis DAK Fisik setiap Daerah berdasarkan pagu se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dan data kebutuhan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) serta data prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) per bidang/ subbidang/ subjenis dertgan memperhitungkan antara lain tingkat penyerapan DAK Fisik tahun sebelumnya. (2) Hasil penghitungan alokasi DAK Fisik per jenis clan bidang/ subbidang/ subjenis setiap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga teknis dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 44 ' (1) Hasil perhitungan alokasi DAK Fisik per bidang/ subbidang/ subjenis setiap daerah yang telah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga teknis dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana ! DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id