Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- 64<br />
J. tingkat kemiskinan; dan<br />
k. tingkat pengangguran;<br />
(2) Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)<br />
menyampaikan data Opini BPK atas Laporan<br />
Keuangan Pemerintah Daerah kepada Menteri<br />
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan<br />
Keuangan paling lambat bulan Juli.<br />
(3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan<br />
data APBD, realisasi APBD, clan penetapan Peraturan<br />
Daerah tentang APBD paling lambat bulan Juli.<br />
Paragraf 2<br />
Penghitungan dan Penetapan Alokasi<br />
Pasal 54<br />
(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan<br />
melakukan penghitungan alokasi DID, antara lain,<br />
dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan<br />
pagu DID dan kebijakan pemerintah mengenai besaran<br />
pagu DID.<br />
(2) Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud<br />
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria kinerja<br />
utama dan kriteria kinerja.<br />
(3) Kriteria kinerja utama sebagaimana dimaksud pada<br />
ayat (2) merupakan kriteria yang menentukan<br />
kelayakan suatu daerah untuk dapat menerima DID,<br />
yang terdiri atas:<br />
a. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan<br />
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa<br />
Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan<br />
Pengecualian (WD P); dan<br />
b. penetapan APBD tepat waktu.<br />
(4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<br />
merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai<br />
kinerja daerah, yang terdiri atas:<br />
;I<br />
DISTRIBUSI II<br />
www.jdih.kemenkeu.go.id
Change language