Views
3 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 164 ·" LAMPIRAN XXIV

- 164 ·" LAMPIRAN XXIV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK .07 / 2016 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. 1 2 3 Dst. 1 2 3 Dst. REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAERAH (SP2D) ATAS PENGGUNAAN SISA DANA ALO KASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN ... 1J Nomor 2l Bidang ... 6) ". ". ". Bidang ... 6) ... ... ... ... Dst. SP2D Jumlah 7) Jumlah 7) Jumlah SJ . Tanggal 3) ". Rp ... ". Rp ... ... Rp ... Rp ... Rp ... ... Rp ... ... Rp ... ... Rp ... Rp ... Rp ... ... Rp ... Rp ... Nilai DAK4l Keterangan sJ ... ' ... ... ... 9) ... 1 0) 11) .. , 1 2) DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id ///

- 165 PETUNJUK PENGISIAN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. URAIAN Diisi sesuai dengan tahun anggaran sisa DAK yang dilaporkan. Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK sesuai bidang DAK bersangkutan. Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK sesuai bidang DAK bersangkutan. Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK sesuai bidang DAK bersangkutan. Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK sesuai bidang DAK bersangkutan. Diisi sesuai dengan rincian pidang DAK bersangkutan. Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai. Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan. Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan. Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO c __ DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id /

  • Page 1 and 2:

    MENTER! KEUANGAN REPUBLIK !NDONESIA

  • Page 3 and 4:

    - 3 7. Peraturan Pemerintah Nomor

  • Page 5 and 6:

    - 5 - ke Daerah clan Dana Desa. 8.

  • Page 7 and 8:

    - 7 - eksplorasi dan eksploitasi pa

  • Page 9 and 10:

    - 9 - 33. Dana Proyek Pemerintah Da

  • Page 11 and 12:

    - 11 - seluruh penenmaan negara dan

  • Page 13 and 14:

    - 13 - Pasal 2 (1) Transfer ke Daer

  • Page 15 and 16:

    - 15 - e. Pemantauan clan Evaluasi

  • Page 17 and 18:

    - 17 - dekonsentrasi menjadi DAK No

  • Page 19 and 20:

    - 19 - (3) b. Menteri Perencanaan N

  • Page 21 and 22:

    - 21 - pertama bulan Juli. (9) Berd

  • Page 23 and 24:

    - 23 - Pasal 10 (1) Kementerian Keu

  • Page 25 and 26:

    - 25 (6) Rincian rencana penerimaan

  • Page 27 and 28:

    - 27 - Sumber Daya Mineral kepada M

  • Page 29 and 30:

    - 29 b. Menteri Kelautan dan Perika

  • Page 31 and 32:

    - 31 - (2) Prognosa realisasi penen

  • Page 33 and 34:

    - 33 (2) Direktur J enderal Energi

  • Page 35 and 36:

    - 35 - (2) Direktur Jencleral Bea c

  • Page 37 and 38:

    - 37 - PBB r,a:J J r,o .a -l : 5 '1

  • Page 39 and 40:

    - 39 b. untuk perubahan alokasi PBB

  • Page 41 and 42:

    - 41 - Pasal 31 (1) Berdasarkan alo

  • Page 43 and 44:

    - 43 b. data perkiraan PNBP SDA min

  • Page 45 and 46:

    - 45 - Pengusahaan Panas Bumi untuk

  • Page 47 and 48:

    - 47 - (2) Penetapan alokasi DBH SD

  • Page 49 and 50:

    - 49 - tahun-tahun sebelumnya. (6)

  • Page 51 and 52:

    - 51 - KbF = Kebutuhan Fiskal KpF =

  • Page 53 and 54:

    - 53 - bidang/ subbidang/ subjenis

  • Page 55 and 56:

    - 55 - Bagian Keempat Dana Alokasi

  • Page 57 and 58:

    - 57 - (6) Hasil penghitungan aloka

  • Page 59 and 60:

    - 59 - DTP Guru PNSD pada tahun ang

  • Page 61 and 62:

    - 61 - memperhitungkan sisa Dana BO

  • Page 63 and 64:

    - 63 (8) Berdasarkan pagu dalam Ran

  • Page 65 and 66:

    - 65 a. kinerja kesehatan fiskal da

  • Page 67 and 68:

    - 67 - Bagian Keenam Dana Otonomi K

  • Page 69 and 70:

    - 69 - Bagian Kedelapan Dana Desa P

  • Page 71 and 72:

    - 7 1 - (6) Hasil penelaahan atas R

  • Page 73 and 74:

    - 73 - Desa dengan nama RKUD yang d

  • Page 75 and 76:

    - 75 - a. triwulan I dan triwulan I

  • Page 77 and 78:

    - 77 - Paragraf 4 Dana Bagi Hasil S

  • Page 79 and 80:

    - 79 - Paragraf 5 Dana Alokasi Umum

  • Page 81 and 82:

    - 81 - b. triwulan II dan triwulan

  • Page 83 and 84:

    - 83 pendanaan dan penyelesaian keg

  • Page 85 and 86:

    - 85 c .. akhir bulan September unt

  • Page 87 and 88:

    - 87 - (7) Pemerintah daerah provms

  • Page 89 and 90:

    - 89 - d. laporan realisasi pembaya

  • Page 91 and 92:

    - 91 - secara triwulanan, dengan ke

  • Page 93 and 94:

    - 93 - 14 (empat belas) hari kerja

  • Page 95 and 96:

    - 95 (8) Rekapitulasi SP2D Dana BOK

  • Page 97 and 98:

    - 97 - daerah APBD tahun berjalan k

  • Page 99 and 100:

    - 99 pemerintah daerah dalam wilaya

  • Page 101 and 102:

    - 101 - penyaluran Transfer ke Daer

  • Page 103 and 104:

    - 103 - (4) Pemotongan, penundaan d

  • Page 105 and 106:

    - 105 - Bagian Ketujuh Penatausahaa

  • Page 107 and 108:

    - 107 - Pasal 99 Transfer ke Daerah

  • Page 109 and 110:

    - 109 - Pasal 102 ( 1) Transfer ke

  • Page 111 and 112:

    - 111 - d. Infrastruktur perhubunga

  • Page 113 and 114:

    - 113 - merupakan bagian tidak terp

  • Page 115 and 116:

    - 115 - Bukan Pajak (SSBP) kepada D

  • Page 117 and 118: - 117 - Direktur Jenderal Perimbang
  • Page 119 and 120: - 119 - a. perubahan struktur dan/
  • Page 121 and 122: - 121 - . Agar setiap orang mengeta
  • Page 123 and 124: - 1 23 ... LAMPIRAN II PERATURAN ME
  • Page 125 and 126: - 1 25 - LAMPIRAN III PERATURAN MEN
  • Page 127 and 128: - 127 NO. URAIAN 21. Kolom diisi se
  • Page 129 and 130: - 129 NO. PETUNJUK PENGISIAN URAIAN
  • Page 131 and 132: - 131 NO. la-b PETUNJUK PENGISIAN U
  • Page 133 and 134: - 133 LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI
  • Page 135 and 136: - 1 35 LAMPIRAN VIII PERATURAN MENT
  • Page 137 and 138: - 137 - LAMPIRAN IX PERATURAN MENTE
  • Page 140: - 14 1 FORMAT REKAPITULASI GURU PNS
  • Page 144: - 1 43 - LAMPIRAN XI PERATURAN MENT
  • Page 148: - 145 FORMAT REKAPITULASI REALISASI
  • Page 151 and 152: - 147 PETUNJUK PENGISIAN NO. la-b 2
  • Page 153 and 154: - 149 ... LAMPIRAN XIV PERATURAN ME
  • Page 155 and 156: - 151 LAMPIRAN XV PERATURAN MENTER!
  • Page 157 and 158: - 153 PETUNJUK PENGISIAN NO. 1 2 3
  • Page 159 and 160: - 155 ... LAMPIRAN XVIII PERATURAN
  • Page 161 and 162: - 157 LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTER
  • Page 163 and 164: - 159 LAMPIRAN XXI PERATURAN MENTER
  • Page 165 and 166: - 161 NO. PETUNJUK PENGISIAN URAIAN
  • Page 167: - 163 PETUNJUK PENGISIAN NO. 1. 2.