Views
8 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 1 6 - 3 (tiga) tahun

- 1 6 - 3 (tiga) tahun terakhir clan perkiraan penerimaan pajak clan PNBP yang clibagihasilkan. (3) Inclikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Transfer Umum berupa DAU sebagaimana climaksucl clalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, clisusun clengan memperhatikan, antara lain, perkiraan celah fiskal per claerah secara nasional, perkembangan DAU clalam 3 (tiga) tahun terakhir, clan perkiraan penerimaan clalam negeri neto. (4) Inclikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik sebagaimana climaksucl clalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, clisusun clengan memperhatikan: a. arah clan prioritas biclang/ subbiclang/ subjenis DAK . Fisik clalam rangka menclukung pencapa1an prioritas nasional clalam kerangka pembangunan jangka menengah; b. kebutuhan tahunan penclanaan prioritas nasional yang akan cliclanai melalui DAK Fisik; c. kebutuhan penclanaan untuk percepatan penyecliaan infrastruktur dan sarana dan prasarana clasar, clan percepatan pembangunan claerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan; d. kebutuhan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (clua puluh persen) clan kesehatan sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan; e. kebutuhan penclanaan masing-masing Jen1s clan bidang/ subbiclang/ subjenis DAK Fisik berclasarkan usulan Daerah; dan f. perkembangan DAK dan/ atau DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (5) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Transfer Khusus berupa DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b, clisusun clengan memperhatikan pengalihan clana DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id

- 17 - dekonsentrasi menjadi DAK Nonfisik, perkembangan dana transfer lainnya dan/ atau DAK Nonfisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dan perkiraan kebutuhan belanja operasional dan/ atau biaya per unit (unit cost) untuk masing-masing jenis DAK Nonfisik. (6) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah dalam aspek keuangan, pelayanan dasar, serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perkembangan DID dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan arah kebijakan DID. (7) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan besaran Dana Otonomi Khusus dan Da11a Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dalam peraturan perunclang-unclangan clan kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta. (8) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, clisusun clengan memperhatikan persentase Dana Desa yang clitetapkan clalam peraturan perundang-unclangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa. Pasal 6 (1) Dalam rangka menyusun kebutuhan penclanaan DBH: a. Direktorat Jencleral Pajak menyampaikan perkiraan penenmaan PPh Pasal 21 clan PPh WPOPDN clan PBB kepacla Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; /I DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id