48~PMK.07~2016Per

- 17 -
dekonsentrasi menjadi DAK Nonfisik, perkembangan
dana transfer lainnya dan/ atau DAK Nonfisik dalam
3 (tiga) tahun terakhir, dan perkiraan kebutuhan
belanja operasional dan/ atau biaya per unit (unit cost)
untuk masing-masing jenis DAK Nonfisik.
(6) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk
DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b, disusun dengan memperhatikan capaian
kinerja daerah dalam aspek keuangan, pelayanan
dasar, serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,
perkembangan DID dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan
arah kebijakan DID.
(7) Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk
Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, disusun dengan
memperhatikan besaran Dana Otonomi Khusus dan
Da11a Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang
ditetapkan dalam peraturan perunclang-unclangan clan
kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus dan Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta.
(8) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana
dimaksucl clalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, clisusun
clengan memperhatikan persentase Dana Desa yang
clitetapkan clalam peraturan perundang-unclangan dan
kinerja pelaksanaan Dana Desa.
Pasal 6
(1) Dalam rangka menyusun kebutuhan penclanaan DBH:
a. Direktorat Jencleral Pajak menyampaikan
perkiraan penenmaan PPh Pasal 21 clan PPh
WPOPDN clan PBB kepacla Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan;
/I
DISTRIBUSI II
www.jdih.kemenkeu.go.id