You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- 118 -<br />
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />
disampaikan secara semesteran kepada Direktur<br />
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 14<br />
(empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk<br />
semester pertama dan paling lama 14 (empat belas)<br />
hari kerja setelah bulan Desember untuk semester<br />
kedua.<br />
(3) Dalam hal bendahara umum daerah/bendahara<br />
pengeluaran daerah tidak melaksanakan kewajiban<br />
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN<br />
Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer<br />
Non Dana Perimbangan dapat melakukan penundaan<br />
penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 10% (sepuluh<br />
persen) dari besarnya DAU dan/ atau DBH yang akan<br />
disalurkan pada periode berikutnya.<br />
Pasal 120<br />
(1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN,<br />
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara<br />
dapat melakukan penundaan, pemotongan, dan/ atau<br />
penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana<br />
Desa sebagian dan/ atau seluruhnya.<br />
(2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang<br />
penyalurannya ditunda sebagian dan/ atau seluruhnya<br />
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan<br />
sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan<br />
disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.<br />
Pasal 121<br />
Dalam hal terdapat perubahan struktur dan/ atau<br />
nomenklatur Transfer ke Daerah dan Dana Desa,<br />
pengaturan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan<br />
Dana Desa yang mengalami perubahan dimaksud, diatur<br />
dengan ketentuan sebagai berikut:<br />
DISTRIBUSI II<br />
www.jdih.kemenkeu.go.id
Change language