Views
7 months ago

48~PMK.07~2016Per

- 46 - Kehutanan

- 46 - Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan c. data pendukung dan dasar penghitungan PNBP SDA Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (3). (2) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten, dan kota. (3) Alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Pasal 36 Dalam hal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan terlambat menyampaikan data daerah penghasil, data dasar penghitungan bagian daerah penghasil DBH SDA dan data pendukung sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), penghitungan dan penetapan alokasi DBH SDA dapat dilakukan berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya. Pasal 37 (1) Penetapan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b, dan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan realisasi PNBP SDA setiap Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir. DISTRIBUSI II // www.jdih.kemenkeu.go.id

- 47 - (2) Penetapan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat ditetapkan di bawah pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN. Paragraf 8 Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pasal 38 (1) Alokasi DBH untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan data dan/ atau kesalahan hitung. (2) Perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, prognosa realisasi penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dan prognosa realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). (3) Dalam hal prognosa realisasi penenmaan PNBP SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan prognosa realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak disampaikan, Menteri Keuangan dapat melakukan perubahan alokasi DBH SDA berdasarkan prognosa realisasi PNBP SDA semester II dalam Laporan Semester Pelaksanaan APBN dan hasil rekonsiliasi dengan kementerian/lembaga terkait. (4) Perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. DISTRIBUSI II ' / www.jdih.kemenkeu.go.id