48~PMK.07~2016Per

Recommendations

Info

- 120 - BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 123 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/ PMK.07 /2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/ PMK.07 /2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 124 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id
- 121 - . Agar setiap orang mengetahuinya, memedntahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Maret 2016 Ditetapkan di Jakarta DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLI.K INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA pad a tanggal 2 9 Maret 2 0 1 6 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 4 77 DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id
Page 1 and 2:
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK !NDONESIA
Page 3 and 4:
- 3 7. Peraturan Pemerintah Nomor
Page 5 and 6:
- 5 - ke Daerah clan Dana Desa. 8.
Page 7 and 8:
- 7 - eksplorasi dan eksploitasi pa
Page 9 and 10:
- 9 - 33. Dana Proyek Pemerintah Da
Page 11 and 12:
- 11 - seluruh penenmaan negara dan
Page 13 and 14:
- 13 - Pasal 2 (1) Transfer ke Daer
Page 15 and 16:
- 15 - e. Pemantauan clan Evaluasi
Page 17 and 18:
- 17 - dekonsentrasi menjadi DAK No
Page 19 and 20:
- 19 - (3) b. Menteri Perencanaan N
Page 21 and 22:
- 21 - pertama bulan Juli. (9) Berd
Page 23 and 24:
- 23 - Pasal 10 (1) Kementerian Keu
Page 25 and 26:
- 25 (6) Rincian rencana penerimaan
Page 27 and 28:
- 27 - Sumber Daya Mineral kepada M
Page 29 and 30:
- 29 b. Menteri Kelautan dan Perika
Page 31 and 32:
- 31 - (2) Prognosa realisasi penen
Page 33 and 34:
- 33 (2) Direktur J enderal Energi
Page 35 and 36:
- 35 - (2) Direktur Jencleral Bea c
Page 37 and 38:
- 37 - PBB r,a:J J r,o .a -l : 5 '1
Page 39 and 40:
- 39 b. untuk perubahan alokasi PBB
Page 41 and 42:
- 41 - Pasal 31 (1) Berdasarkan alo
Page 43 and 44:
- 43 b. data perkiraan PNBP SDA min
Page 45 and 46:
- 45 - Pengusahaan Panas Bumi untuk
Page 47 and 48:
- 47 - (2) Penetapan alokasi DBH SD
Page 49 and 50:
- 49 - tahun-tahun sebelumnya. (6)
Page 51 and 52:
- 51 - KbF = Kebutuhan Fiskal KpF =
Page 53 and 54:
- 53 - bidang/ subbidang/ subjenis
Page 55 and 56:
- 55 - Bagian Keempat Dana Alokasi
Page 57 and 58:
- 57 - (6) Hasil penghitungan aloka
Page 59 and 60:
- 59 - DTP Guru PNSD pada tahun ang
Page 61 and 62:
- 61 - memperhitungkan sisa Dana BO
Page 63 and 64:
- 63 (8) Berdasarkan pagu dalam Ran
Page 65 and 66:
- 65 a. kinerja kesehatan fiskal da
Page 67 and 68:
- 67 - Bagian Keenam Dana Otonomi K
Page 69 and 70: - 69 - Bagian Kedelapan Dana Desa P
Page 71 and 72: - 7 1 - (6) Hasil penelaahan atas R
Page 73 and 74: - 73 - Desa dengan nama RKUD yang d
Page 75 and 76: - 75 - a. triwulan I dan triwulan I
Page 77 and 78: - 77 - Paragraf 4 Dana Bagi Hasil S
Page 79 and 80: - 79 - Paragraf 5 Dana Alokasi Umum
Page 81 and 82: - 81 - b. triwulan II dan triwulan
Page 83 and 84: - 83 pendanaan dan penyelesaian keg
Page 85 and 86: - 85 c .. akhir bulan September unt
Page 87 and 88: - 87 - (7) Pemerintah daerah provms
Page 89 and 90: - 89 - d. laporan realisasi pembaya
Page 91 and 92: - 91 - secara triwulanan, dengan ke
Page 93 and 94: - 93 - 14 (empat belas) hari kerja
Page 95 and 96: - 95 (8) Rekapitulasi SP2D Dana BOK
Page 97 and 98: - 97 - daerah APBD tahun berjalan k
Page 99 and 100: - 99 pemerintah daerah dalam wilaya
Page 101 and 102: - 101 - penyaluran Transfer ke Daer
Page 103 and 104: - 103 - (4) Pemotongan, penundaan d
Page 105 and 106: - 105 - Bagian Ketujuh Penatausahaa
Page 107 and 108: - 107 - Pasal 99 Transfer ke Daerah
Page 109 and 110: - 109 - Pasal 102 ( 1) Transfer ke
Page 111 and 112: - 111 - d. Infrastruktur perhubunga
Page 113 and 114: - 113 - merupakan bagian tidak terp
Page 115 and 116: - 115 - Bukan Pajak (SSBP) kepada D
Page 117 and 118: - 117 - Direktur Jenderal Perimbang
Page 119: - 119 - a. perubahan struktur dan/
Page 123 and 124: - 1 23 ... LAMPIRAN II PERATURAN ME
Page 125 and 126: - 1 25 - LAMPIRAN III PERATURAN MEN
Page 127 and 128: - 127 NO. URAIAN 21. Kolom diisi se
Page 129 and 130: - 129 NO. PETUNJUK PENGISIAN URAIAN
Page 131 and 132: - 131 NO. la-b PETUNJUK PENGISIAN U
Page 133 and 134: - 133 LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI
Page 135 and 136: - 1 35 LAMPIRAN VIII PERATURAN MENT
Page 137 and 138: - 137 - LAMPIRAN IX PERATURAN MENTE
Page 140: - 14 1 FORMAT REKAPITULASI GURU PNS
Page 144: - 1 43 - LAMPIRAN XI PERATURAN MENT
Page 148: - 145 FORMAT REKAPITULASI REALISASI
Page 151 and 152: - 147 PETUNJUK PENGISIAN NO. la-b 2
Page 153 and 154: - 149 ... LAMPIRAN XIV PERATURAN ME
Page 155 and 156: - 151 LAMPIRAN XV PERATURAN MENTER!
Page 157 and 158: - 153 PETUNJUK PENGISIAN NO. 1 2 3
Page 159 and 160: - 155 ... LAMPIRAN XVIII PERATURAN
Page 161 and 162: - 157 LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTER
Page 163 and 164: - 159 LAMPIRAN XXI PERATURAN MENTER
Page 165 and 166: - 161 NO. PETUNJUK PENGISIAN URAIAN
Page 167 and 168: - 163 PETUNJUK PENGISIAN NO. 1. 2.
Page 169 and 170: - 165 PETUNJUK PENGISIAN NO. 1. 2.
show all

48~PMK.07~2016Per

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?