JIS

selingan
lain yang mengangkut peralatan, paspornya tak
sempat disita. “Mungkin pemerintah lupa atau
enggak menganggap penting peran saya,” kata
Dipo diiringi tawa.
lll
Pelibatan Koes Plus dalam kancah politik juga
dilakukan rezim Orde Baru di awal kekuasaannya.
Dalam Pemilu 1971, kata Dipo, Koes Plus
menjadi ujung tombak kampanye
Golkar (Golongan karya). Mulai
dari Mei sampai Juni 1971, bersama
para penyanyi dan pelawak, mereka
berkeliling daerah.
Orde Baru sendiri menyebut
pemilu sebagai “pesta demokrasi”.
Mungkin karena ada kata “pesta”,
aspek hiburan menjadi lebih
dominan ketimbang pesan-pesan
politik. “Kami pentas sampai kabupaten-kabupaten
di Bali, Lombok,
Bima, Kupang, dan daerah lainnya,”
ujar Dipo.
Sebagai peserta pemilu pendatang
baru, gaya kampanye yang
dijalankan Golkar kala itu terbukti ampuh dan
mampu mengungguli para pesaingnya, seperti
PNI, Partai NU, Partai Muslimin Indonesia
(Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII),
Partai Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), Partai
Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, dan
Partai Murba.
Semua artis top, pelawak, penari, dimonopoli
sama Golkar lewat “Tim Kesenian Safari
Golkar”. Namun, mulai pemilu kedua, menurut
Yon, Tonny Koeswoyo sebagai pimpinan Koes
Plus menolak turut serta dalam kampanye.
Meski banyak pengurus Golkar yang membujuk
dengan iming-iming bayaran yang lumayan,
Tonny tetap pada pendiriannya. “Koes Plus
milik semua lapisan masyarakat, enggak boleh
dimonopoli salah satu pihak,” kata Yon, menirukan
kalimat Tonny kala itu.
Memasuki era reformasi, sikap para personel
Koes Plus tak berubah meski Tonny telah lama
tiada. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
berniat melibatkan para musikus Koes
Plus yang tersisa, ternyata tawaran itu ditolak.
Ajakan Yudhoyono itu disampaikan lewat Ishadi
S.K.
Majalah detik 5 - 11 mei 2014