You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
hukum<br />
Ketua Komisi V DPR Laurens<br />
Bahang Dama.<br />
antara<br />
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat<br />
Laurens Bahang Dama prihatin dengan praktek<br />
ini. Pasalnya, truk yang muatannya melebihi<br />
batas tonase membuat infrastruktur jalan cepat<br />
rusak. Truk-truk itu bisa lolos setelah menyogok<br />
petugas. Menurut Laurens, pos jembatan timbang<br />
semestinya berperan melakukan pencegahan.<br />
“JT (jembatan timbang) ini untuk menimbang,<br />
apakah ada kelebihan muatan yang dibawa truk<br />
dan ditarik retribusi. Kalau tidak bayar retribusi<br />
(denda), ya barang harus diturunkan, bukan<br />
dengan cara sogok-sogokan,” kata politikus<br />
Partai Amanat Nasional ini.<br />
Denda atau retribusi di jembatan timbang<br />
diatur melalui peraturan daerah. Pemasukan<br />
dari jembatan timbang juga menjadi pendapatan<br />
asli daerah (PAD) setempat. Jalan negara<br />
seperti jalur Pantura, kata Laurens, tak<br />
akan cepat rusak seandainya kepala daerah<br />
benar-benar menerapkan aturan hukum dan<br />
sanksinya.<br />
“JT juga menyumbang PAD. Jika itu dikelola<br />
dengan baik, saya yakin jalan tak akan cepat<br />
rusak dan PAD-nya bisa untuk kemakmuran<br />
rakyat,” ujarnya, seraya mengapresiasi aksi<br />
Ganjar memergoki praktek sogok-menyogok<br />
tersebut.<br />
Namun pakar transportasi dari Universitas<br />
Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno,<br />
menilai peraturan daerah retribusi<br />
di jembatan timbang menyisakan masalah.<br />
Kesalahan pengelolaan di jembatan timbang<br />
juga tak serta-merta bisa ditimpakan kepada<br />
petugas di lapangan.<br />
Sebab, kata dia, Undang-Undang Nomor 28<br />
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi<br />
Daerah memang tidak mengatur soal retribusi<br />
di jembatan timbang. Karena itu, memungut<br />
retribusi di jembatan timbang merupakan kegiatan<br />
ilegal. “JT berfungsi mengawasi muatan lebih,<br />
bukan memberi sanksi dengan membayar<br />
denda, yang kemudian menjadi PAD,” tuturnya.<br />
“Pungli berjemaah telah terjadi di jembatan<br />
timbang.”<br />
Djoko menuturkan, awalnya keberadaan<br />
jembatan timbang dimaksudkan untuk mendata<br />
arus barang. Kini jembatan timbang dioperasikan<br />
di jalan nasional tapi retribusinya ditarik<br />
daerah, dan bukan untuk memperbaiki jalan<br />
Majalah detik 5 - 11 mei 2014
Change language