ISBN 978-602-235-106-1 351.770.212 Ind P - Departemen ...

GAMBAR 5.28PENGANGKATAN BIDAN PTT DI INDONESIA TAHUN 2010-2011Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012Data selengkapnya mengenai pengangkatan tenaga kesehatan PTT menurutprovinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 dan 5.39.Pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus memiliki peran yangsangat penting, di samping pemenuhan sebagai PTT. Penugasan khusus bagi tenagakesehatan baru dilakukan terhadap lulusan DIII Kesehatan, yaitu perawat, gizi,kesehatan lingkungan, analis kesehatan, bidan, farmasi, kesehatan gigi, fisioterapi,radiologi, perekam medik dan info kesehatan. Pada tahun 2011 telah dilakukanpengangkatan penugasan khusus sebanyak 1.391 orang, yang terdiri dari perawatsejumlah 923 orang, gizi sejumlah 139, kesehatan lingkungan sejumlah 140 orang,analis kesehatan sejumlah 79 orang, bidan sejumlah 24 orang, farmasi sejumlah 61orang, kesehatan gigi sejumlah 22 orang, selanjutnya fisioterapi, radiologi, perekamdan info kesehatan masing-masing sejumlah 1 orang. Adapun penugasan khususterbanyak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 236 orang, diikutioleh Aceh sejumlah 154 orang, dan Papua sejumlah 116 orang. Data selengkapnyadapat dilihat pada Lampiran 5.40.3. Registrasi Dokter dan Dokter GigiUndang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,mengatur pelaksanaan praktik kedokteran dengan tujuan untuk memberikanperlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayananmedis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukumkepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Untuk melindungi masyarakat penerimajasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokterdan dokter gigi, dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). KKI mempunyai tugas: 1) melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; 2) mengesahkan standar pendidikanprofesi dokter dan dokter gigi; dan 3) melakukan pembinaan terhadappenyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait.198