ISBN 978-602-235-106-1 351.770.212 Ind P - Departemen ...

tertib dan pelayanan transportasi, (3) kawasan pertambangan sehat, (4) kawasan hutansehat, (5) kawasan industri dan perkantoran sehat, (6) kawasan pariwisata sehat, (7)katahanan pangan dan gizi, (8 ) kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan (9)kehidupan sosial yang sehat. Penilaian kabupaten/kota sehat dilakukan pada proseskegiatan yang dilaksanakan masyarakat, difasilitasi oleh pemerintah dan yang bersifatberkelanjutan jadi bukan bersifat kompetisi/lomba.Penghargaan "Swasti Saba" meliputi: Padapa bagi kabupaten/kota yang memilihdan melaksanakan 2 tatanan, Wiwerda bagi kabupaten/kota yang memilih danmelaksanakan 3-4 tatanan, dan Wistara bagi kabupaten/kota yang memilih danmelaksanakan 5 tatanan atau lebih. Penghargaan "Swasti Saba" sudah diberikansebanyak 101 piala dan piagam kepada 95 kabupaten/kota dari 237 kabupaten/kotayang sudah melakukan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat sejak tahun 2005-2011.Empat kota telah memegang 3 swasti saba, yaitu Kota Payakumbuh, Kota Yogyakarta,Kota Malang dan Kota Mataram.4. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)Rokok adalah zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan danmenimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke,penyakit paru obstruktif kronis, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainankehamilan dan janin. Zat adiktif jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksiatau ketagihan. Asap rokok sangat membahayakan kesehatan si perokok maupunorang lain yang ada di sekitarnya. Pemerintah telah menetapkan kebijakan KawasanTanpa Rokok untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya. Untukmenindaklanjuti kebijakan tersebut telah diterbitkan Peraturan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakandilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan ataupenggunaan rokok. Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakatterhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa baik individu, masyarakat,parlemen, maupun pemerintah, untuk melindungi generasi sekarang maupun yangakan datang. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangatberpengaruh terhadap keberhasilan KTR.Data yang dikumpulkan dari Direktorat Penyakit Tidak Menular, pada tahun2011 terdapat dua provinsi yang telah membuat peraturan daerah tentang KTR, yaituProvinsi Bali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dan Provinsi DKIJakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005. Provinsi yang telah membuatperaturan gubernur tentang KTR, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan PeraturanGubernur Nomor 88 Tahun 2010 dan Provinsi DI Yogyakarta dengan PeraturanGubernur Nomor 42 Tahun 2007. Rincian mengenai peraturan KTR dapt dilihat padaLampiran 2.32.40