ISBN 978-602-235-106-1 351.770.212 Ind P - Departemen ...

Dalam upaya meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin dan hampirmiskin terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah melalui Kementerian KesehatanRI dan beberapa pemerintah daerah menanggung biaya pelayanan kesehatan diPuskesmas dan kelas III di rumah sakit bagi peserta Jamkesmas. Data cakupankepesertaan jaminan kesehatan menurut provinsi sampai tahun 2011 terdapat padaLampiran 5.43.3. Bantuan Operasional KesehatanBantuan Operasional Kesehatan merupakan bantuan dana dari Pemerintahmelalui Kementerian Kesehatan RI dalam membantu pemerintahan kabupaten danpemerintahan kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar PelayananMinimal (SPM) bidang Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs)dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Upaya KesehatanBersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatanpromotif dan preventif.Kebijakan BOK dimulai pada bulan Maret tahun 2010 untuk 8.737 Puskesmasdengan total anggaran sebesar Rp 215.262.000.000,-. Data per 25 Mei 2011,kabupaten/kota yang melaporkan pemanfaatan dana BOK tahun 2010 sejumlah 300kabupaten/kota. Dari jumlah yang melaporkan tersebut, dana BOK yangdimanfaatkan sebesar Rp 128.868.901.768,- (59,87%), sedangkan yangmengembalikan sisa dana sebesar Rp 14.066.390.259,- (6,53%), sehingga total danayang telah dilaporkan kabupaten/kota sebanyak Rp 142.935.292.027,- (66,4%).Pada tahun 2011 terdapat perubahan mekanisme penyaluran dana BOK yangsemula melalui mekanisme Bantuan Sosial menjadi mekanisme Tugas Pembantuan.Terdapat kendala teknis dalam penyaluran dana ini yaitu kurangnya pemahamankabupaten/kota tentang mekanisme tugas pembantuan, kesalahan dalam penentuankode anggaran dalam rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga(RKAKL), kebijakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN) yangberbeda antar wilayah, sehingga diperlukan koordinasi dengan KementerianKeuangan RI untuk memantau kinerja unit di bawahnya, serta akses yang sulit dariPuskesmas ke kabupaten/kota dan provinsi.203