You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5. Menumbuhkan pandangan bahwa untuk mendapatkan sesuatu hanya<br />
mungkin dengan berusaha dan berdoa, perilaku yang selalu memudahkan<br />
dan mau cepat berpotensi untuk menjadikan seseorang untuk menyimpen.<br />
Mengembangkan sistem pengamanan yang melibatkan semua orang untuk<br />
turut serta menciptakan rasa aman bagi anggotanya, misalkan : membuat oranisasi<br />
pengamanan mandiri. Lebih jelas lihat bagan khirarkhi kelompok Kerja<br />
(POKJA).<br />
Secara hukum Kebijakan ditetapkan dengan keputusan Walikota atau<br />
ditingkatkan menjadi PERDA. Berikut Bagan khirarkhi POKJA.<br />
UNSUR<br />
POKJA<br />
PEMERINTAH <strong>MASYARAKAT</strong> PENEGAK HUKUM<br />
Kota Walikota Perwakilan<br />
Polres<br />
Kecamatan<br />
Kecamatan Kecamatan Perwakilan Kelurahan Polsek<br />
Kelurahan Kelurahan Ketua (RW) Binmas<br />
Rukun Warga Ketua RW Ketua-Ketua RT Kader Polisi (Bimmas)<br />
Agar perilaku begal memberikan efek jerah maka penegakan hukum<br />
perlu dilaksanakan secara tegas dan berkeahilan dan menimbulkan efek jerah<br />
pada pelaku, karena itu penegak hukum haruslah mempunyai kewenangan<br />
dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Bagaimana penegak hukum<br />
menggunakan hak diskresinya dalam memberantas begal haruslah ada<br />
kerjasama dan pandangan yang sama dalam tujuan penanganan begal,<br />
seperti berikut:<br />
1. Aparat Kepolisian: Salah satu peran aparat kepolisian dalam<br />
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah melalui<br />
tindakan diskresi. Dalam melakukan diskresi -- secara yuridis diatur pada<br />
pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu “ Untuk kepentingan umum, pejabat<br />
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan<br />
105
Change language