27.01.2018 Views

KERESAHAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU KEKERASAN PEMBEGAL (STUDY KASUS DI SULAWESI SELATAN)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

D. Implikasi Kebijakan<br />

1. Fasilitas praktis wadah pekerjaan bagi rakyat miskin, juga bagi remaja<br />

pengangguran agar mempunyai kegiatan yang positif bagi<br />

pembentukan karakter dalam lingkungan (Rumahtangga, Rukun<br />

tetangga, dan Rukun Warga). sekolah-sekolah harus ditingkatkan<br />

masa kedisiplinan sehingga tidak memungkinkan anak didik untuk<br />

berbuat yang berpotensi melakukan perilaku kekerasan pada waktuwaktu<br />

sekolah.<br />

2. Terbentuk pokja kantibmas yang memuat dengan jelas peran dan<br />

fungsi setiap stakeholders, secara berjenjang yang terdiri dari unsur<br />

Rukun tetangga, Rukun Warga, dan kader pengamanan binaan<br />

kepolisian. Pengawasan keamanan terhadap tempat berkumpulnya<br />

remaja agar tidak memberikan kesempatan munculnya potensi<br />

kekerasan, melakukan pengawasan yang ketat pada toko obat dan<br />

apotik serta peredaran obat-obat.<br />

3. Kelompok kerja wadah social unsur LSM sebagai wakil masyarakat,<br />

pemerintah, dan keamanan (polisi); Kelompok kerja tingkat<br />

Kecamatan terdiri dari; Pemerintah Kecamatan, Wakil Desa (Wakil<br />

Masyarakat) dan unsur penegak hukum (Unsur Polsek), disebut<br />

POKJA Kecamatan. POKJA Kabupaten/Kota, terdiri dari walikota,<br />

unsur muspida, wakil masyarakat dari kecamatan. Kelompok kerja<br />

bekerja berdasarkan aturan-aturan yang telah disusun, secara<br />

operasional. Membuat buku pedoman kerja pencegahan dan<br />

penanganan kekerasan begal, yang mengurai peranan dari masingmasing<br />

anggota pokja pada berbagai tingkat, dan indikator acuan<br />

sebagai dasar perlunya aksi tanggap dini.<br />

113

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!