KERESAHAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU KEKERASAN PEMBEGAL (STUDY KASUS DI SULAWESI SELATAN)

More documents

Recommendations

Info

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebber sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda) dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare. Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan Controlur atau Gezag Hebber. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah raja-raja bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Sulawetan Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi. Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, di mana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan. Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka 31
dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960. Gambar 5.1 kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari Peta Wilayah Kota Parepare 1960. Sebelum tahun 2005, Wali Kota Parepare dipilih melalui mekanisme yang diatur oleh DPRD Kota Parepare. Setelah itu, Wali Kota Parepare bersama Wakil Wali Kota Parepare dipilih secara langsung oleh warga kota melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk pertama kalinya pada tanggal 28 Agustus 2008. DPRD Kota Parepare adalah Lembaga Legislatif tingkat Kota yang berada di wilayah Kota Parepare. Anggota DPRD Kota Parepare dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap lima tahun bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD & DPRD, perwakilan anggota DPRD Kota Parepare berjumlah 25 orang. Dari tahun ke tahun Partai Golkar yang mayoritas menduduki kursi DPRD di Parepare. A.2. Geografis dan Iklim Kota Parepare terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :Kecamatan Soreang, Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat. Wali Kota Parepare memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Parepare. Jabatan pertama dipegang oleh Andi Mannaungi pada tahun 1960. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya Pertama pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan SK. DPRD Kotamadya Parepare No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari Geografis : Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di 32
Page 1 and 2: KERESAHAN MASYARAKAT TERHADAP PERIL
Page 3 and 4: KATA PENGANTAR Segala puji bagi All
Page 5 and 6: ABSTRACT The purpose of research, s
Page 7 and 8: BAB III METODE PENELITIAN 24 A. Pen
Page 9 and 10: Tabel DAFTAR TABEL 5.1 Jumlah Pendu
Page 11 and 12: 6.2 Kawanan Begal Kelompok Hertasni
Page 13 and 14: Pembegalan adalah suatu aksi pelang
Page 15 and 16: 1. Faktor-faktor apa saja mempengar
Page 17 and 18: yaitu kebudayaan khusus yang norman
Page 19 and 20: erkaitan dengan kejahatan yang meru
Page 21 and 22: masyarakat tersebut memaksa hukum h
Page 23 and 24: (Tidak ada kesibukan/kerjaan, tidak
Page 25 and 26: e. Atavistik atau sifat-sifat anti
Page 27 and 28: 2. Bagi orang lain atau kehidupan m
Page 29 and 30: Kapasitas aparat kepolisian dalam m
Page 31 and 32: lebih responsive lagi dengan member
Page 33 and 34: hukum untuk semua masyarakat (yaitu
Page 35 and 36: kurang perhatian dari keluarganya,
Page 37 and 38: pembegal. Dinas sosial dan kesejaht
Page 39 and 40: I V. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Page 41: BAB V. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELI
Page 45 and 46: Tabel 5.1 Jumlah Penduduk dan tingk
Page 47 and 48: A.7. Pariwisata Pantai yang sering
Page 49 and 50: Gambar .5.5 Waterboom Parepare Obje
Page 51 and 52: A.9. Pers & Media Terdapat surat ka
Page 53 and 54: Kecamatan dan wilayah Kepulauan Kot
Page 55 and 56: B.2. Tata Ruang dan Wilayah Berdasa
Page 57 and 58: Kilometer konstruksi beraspal. Pada
Page 59 and 60: Jum. Kenderaan per Km (Unit) 30,50
Page 61 and 62: pergerakan barang, tidak hanya berp
Page 63 and 64: mengisyaratkan kebutuhan akan armad
Page 65 and 66: Jumlah UKM (Unit) jumlah UMKM di da
Page 67 and 68: tinggi. Berbeda dengan Kecamatan Pa
Page 69 and 70: K e c a m a t a n Tamalanrea Biring
Page 71 and 72: Jumlah (Jiwa) 200000 180000 160000
Page 73 and 74: Tamalanrea. Dengan sebaran kelompok
Page 75 and 76: pemukiman baru. Kecamatan-kecamatan
Page 77 and 78: B.6. Pasar Modern dan Pasar Tradisi
Page 79 and 80: Tabel 5.15. Jenis-jenis Pasar Moder
Page 81 and 82: 6. Mall GTC Mall GTC merupakan mall
Page 83 and 84: BAB VI. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gam
Page 85 and 86: (anirat), pembunuhan, pencurian den
Page 87 and 88: terhadap korban geng motor. Terakhi
Page 89 and 90: 3. Kasus 3: CR (16 Tahun) alamat ja
Page 91 and 92: hukum Polsek Tamalanrea dan Panakuk
Page 93 and 94:
Honda scoopy. Mereka membawa busur
Page 95 and 96:
Gambar 6.6 Kawanan Begal Operasi Li
Page 97 and 98:
a. Penyerangan Warkop 88 di Jl Hert
Page 99 and 100:
2. Jalan Urip Sumiharjo (kasus 10 A
Page 101 and 102:
Kejadian kejahatan begal di tahun 2
Page 103 and 104:
Gambar 6.10 Pelaku Begal AH (27 Tah
Page 105 and 106:
mengingat kejahatan merupakan masal
Page 107 and 108:
pengawasan dan pemantauan keamanan
Page 109 and 110:
terbiasa melakukan kekerasan akan p
Page 111 and 112:
1. Motivasi Ekonomi individu bukanl
Page 113 and 114:
muda adalah melakukan pembegalan at
Page 115 and 116:
Kapoltres Parepare untuk mengurangi
Page 117 and 118:
5. Menumbuhkan pandangan bahwa untu
Page 119 and 120:
Terhadap pelaku begal tidak semua b
Page 121 and 122:
B. Saran-Saran 1. Menciptakan wadah
Page 123 and 124:
DAFTAR PUSTAKA Adam Smith,1556, The
Page 125 and 126:
http://tribunnews.com/metropolitan/
Page 127 and 128:
Peralatan yang digunakan Kawanan Be
Page 129:
Wawancara Dengan Petugas Polantas T
show all

KERESAHAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU KEKERASAN PEMBEGAL (STUDY KASUS DI SULAWESI SELATAN)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?