Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kapasitas aparat kepolisian dalam melakukan diskresi di Indonesia secara<br />
yuridis diatur pada pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu “Untuk kepentingan<br />
umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan<br />
tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri“, hal<br />
tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang<br />
melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus<br />
mampu mengambil keputusaan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila<br />
terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul<br />
bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.Dalam menerapkan diskresi,<br />
aparat kepolisian dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan arif.<br />
Termonolgi diskresi di lembaga kepolisian disebut sebagai diskresi<br />
kepolisian, biasanya berupa memaafkan, menasihati, penghentian<br />
penyidikan dan lainnya.<br />
2. Peran Jaksa, ketika jaksa mengangani kasus pembegalan, sebaiknya jaksa<br />
harus lebih membangun koordinasi dengan kepolisian, sehingga proses<br />
pembuatan berita acara di kepolisian dan pembuatan surat dakwaan kepada<br />
pelaku dapat dibuat dengan cermat, lengkap, dan teliti serta dengan waktu<br />
yang efisien dan efektif, sehingga pelaku dapat segera dihukum. Diharapkan<br />
dari hal tersebut, akan memberi efek jera bagi pelaku begal.<br />
Berikut ketentuan hukum yang bisa menjadi dasar jaksa penuntut umum<br />
dalam membuat surat dakwaan untuk pelaku begal:Dalam KUHP (Kitab<br />
Undang – Undang Hukum Pidana) Tindak Pidana begal termasuk kepada<br />
Tindak Pidana Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363,dan 365. Artinya<br />
dalam menghukum pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal -<br />
pasal tersebut. Bunyi pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil suatu benda<br />
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki<br />
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara<br />
paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”Berikut<br />
bunyi Pasal 363 KUHP :(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh<br />
tahun:1e.pencurian ternak;2e. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan,<br />
banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal<br />
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya<br />
18
Change language