BAB VI - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ...

Bab VI
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal
pasar meminta premi yang lebih besar, dapat mendorong munculnya persepsi publik yang
negatif terhadap kapasitas Pemerintah untuk membayar utang, yang akan tercermin dalam
sovereign credit rating RI.
6.2 Pembiayaan Nonutang
6.2.1 Pelaksanaan Pembiayaan Nonutang Tahun 2005–2008
Pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang pada tahun anggaran 2005-2008
secara umum terdiri atas dua sumber, yaitu (1) perbankan dalam negeri diantaranya berasal
dari setoran rekening dana investasi (RDI) dan pelunasan piutang negara; dan
(2) nonperbankan dalam negeri yang berasal dari penerimaan privatisasi BUMN, penjualan
aset, serta dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN.
A. Pembiayaan Melalui Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening
Pembangunan Daerah (RPD)
Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, RDI dan RPD telah mempunyai peran dalam
struktur APBN yaitu berfungsi sebagai penerimaan dalam negeri dan pembiayaan. Sebagai
penerimaan dalam negeri, RDI dan RPD dimasukkan ke dalam kelompok penerimaan PNBP
lainnya yaitu pelunasan piutang nonbendahara. Sedangkan sebagai pembiayaan
dikelompokkan ke dalam pembiayaan dalam negeri. Posisi saldo RDI dan RPD dari tahun
2005 sampai dengan tahun 2007 dan perkiraan tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel VI.2.
Pada tahun 2005 penggunaan RDI untuk
pembiayaan defisit APBN mencapai Rp7,2
triliun atau 58,4 persen terhadap saldo
2005 dan tahun 2006 mencapai Rp2,0
triliun atau 34,9 persen terhadap saldo
awal tahun 2006 serta pada tahun 2007
mencapai Rp4,0 triliun atau 93,8 persen
saldo awal dari tahun 2007. Tahun 2008
diperkirakan saldo RDI yang digunakan
untuk pembiayaan defisit sebesar Rp0,3
triliun atau 66,3 persen terhadap saldo
awal tahun 2008.
a. Akumulasi saldo awal tahun 12,2 5,7 4,3 0,5 0,5
b. Penerimaan tahun berjalan 9,7 7,9 8,6 8,6 8,6
c. Pengeluaran tahun berjalan 16,2 9,4 12,4 9,0 9,0
1. Setoran APBN untuk PNBP 8,0 7,4 7,9 8,3 8,3
2. Setoran APBN untuk
Pembiayaan anggaran dari RDI 7,2 2,0 4,0 0,3 0,3
3. Pengeluaran lainnya
(Jasa Bank Penata Usaha,
Pinjaman RDI/RPD) 1,0 0,1 0,6 0,4 0,4
d. Akumulasi saldo akhir tahun
(a + b - c) 5,7 4,3 0,6 0,0 0,0
Sumber: Departemen Keuangan
Tabel VI.2
Posisi Saldo RDI – RPD Tahun 2005―2008
(triliun rupiah)
Uraian 2005 2006 2007
Besar kecilnya sumber pembiayaan yang berasal dari RDI/RPD dipengaruhi oleh kebijakan
pengelolaan RDI/RPD, sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 346 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Rekening Dana Investasi dan KMK Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tambahan
atas KMK Nomor 346 Tahun 2000.
Kebijakan pengelolaan RDI/RPD, diantaranya dapat dilihat dari upaya melakukan
optimalisasi piutang negara yang bersumber dari tagihan kewajiban terhadap penerusan
pinjaman luar negeri (Subsidiary Loan Agreement, SLA) yang telah dilakukan melalui
program restrukturisasi pinjaman. Pada tahun 2008 telah diupayakan restrukturisasi piutang
perusahaan daerah air minum (PDAM) dan BUMN. Sebagai dasar pelaksanaan proses
restrukturisasi RDI/RPD/SLA untuk PDAM telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan
APBN-P
2008
Perkiraan
Realisasi
VI-10 NK APBN 2009